KALTIMOKE, SAMARINDA – Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menghadiri High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026. Kegiatan tersebut digelar di Aula Maratua, lantai 4 Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda, Jumat (6/3/2026).
Pertemuan yang mengusung tema “Sinergi Menjaga Stabilitas Harga dan Mengakselerasi Digitalisasi Keuangan Daerah untuk Mewujudkan Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas” itu dipimpin langsung oleh Gubernur Kalimantan Timur, Rusi Masud. Kegiatan ini juga diikuti oleh seluruh bupati dan wali kota se-Kalimantan Timur.
Forum tersebut menjadi wadah koordinasi strategis untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok serta memastikan ketersediaan pasokan barang penting di daerah. Selain itu, pertemuan juga membahas percepatan digitalisasi transaksi keuangan pemerintah daerah.
Dalam kesempatan itu, Neni Moerniaeni memaparkan perkembangan inflasi Kota Bontang berdasarkan Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada awal tahun 2026. Ia menjelaskan bahwa pada Januari 2026, IPH Kota Bontang mengalami penurunan sebesar 0,76 persen. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh turunnya harga sejumlah komoditas pangan, seperti cabai rawit, bawang merah, dan daging ayam ras.
“Kondisi itu menunjukkan pasokan komoditas mulai membaik, terutama setelah memasuki masa panen cabai rawit pada akhir 2025,” tuturnya.
Namun pada Februari 2026, IPH Kota Bontang kembali mengalami kenaikan sebesar 1,10 persen. Kenaikan ini dipicu oleh meningkatnya harga beberapa komoditas, seperti cabai rawit, jeruk, dan bawang putih.
“Secara keseluruhan, selama periode Januari hingga Februari 2026, cabai rawit menjadi komoditas yang paling berpengaruh terhadap perubahan IPH di Kota Bontang,” tambahnya.
Melalui forum tersebut, pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan dapat memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas harga, memastikan ketersediaan pasokan pangan, serta mendorong percepatan digitalisasi transaksi keuangan daerah di Kalimantan Timur.
