KALTIMOKE, BONTANG – Pemanfaatan program kesehatan Gratispol di Kota Bontang dinilai belum berjalan optimal. Dari total kuota 3.800 peserta yang disediakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk tahun 2026, baru sekitar 1.918 warga yang telah terdaftar hingga Mei ini.
Kondisi tersebut mendapat perhatian DPRD Bontang. Wakil Ketua Komisi A DPRD Bontang, Ubayya, menilai sisa kuota yang belum terisi harus segera diakomodasi, terlebih setelah banyak peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dinonaktifkan oleh pemerintah pusat melalui Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2026.
Menurutnya, penonaktifan ribuan peserta PBI berpotensi meningkatkan beban pembiayaan kesehatan yang harus ditanggung APBD Kota Bontang. Karena itu, DPRD meminta pemerintah provinsi dapat membuka akses lebih luas terhadap program Gratispol bagi masyarakat Bontang.
“Kalau kuota 3.800 peserta itu bisa dipenuhi seluruhnya oleh Pemprov Kaltim, tentu beban anggaran daerah untuk pembiayaan JKN bisa jauh berkurang,” ujar Ubayya, Senin (11/5/2026).
Untuk mempercepat realisasi tersebut, Komisi A DPRD Bontang berencana melakukan pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Dinas Kesehatan Provinsi. Audiensi itu akan difokuskan pada pembahasan sisa kuota Gratispol yang hingga kini belum terserap maksimal.
Ubayya berharap seluruh jatah peserta untuk Kota Bontang dapat segera diaktifkan agar masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan tidak lagi bergantung pada pembiayaan dari APBD.
Ia juga menekankan pentingnya dukungan dari Pemerintah Kota Bontang, khususnya Dinas Kesehatan, agar perjuangan penambahan cakupan peserta Gratispol mendapat perhatian serius dari pemerintah provinsi.
Di sisi lain, Kepala Dinas Kesehatan Bontang, Bahktiar Mabe, mengakui proses verifikasi peserta Gratispol saat ini cukup ketat. Meski pemerintah daerah telah mengirimkan seluruh data calon penerima, hanya sebagian yang disetujui oleh pemerintah provinsi.
“Persoalannya sekarang, kalau tidak dalam kondisi sakit biasanya tidak diproses. Tetapi ketika sudah dirawat di rumah sakit atau datang ke puskesmas baru bisa diajukan. Itu yang menjadi kendala,” jelas Bahktiar.
Data Dinas Kesehatan Bontang mencatat hingga April 2026 terdapat 3.649 peserta yang dinonaktifkan dari kepesertaan JKN oleh Kementerian Sosial. Angka tersebut berdampak langsung terhadap meningkatnya kebutuhan anggaran jaminan kesehatan daerah.
Sementara pada tahun 2026, anggaran JKN yang disiapkan Pemkot Bontang hanya sekitar Rp24 miliar. Padahal kebutuhan riil diperkirakan mencapai Rp25,9 miliar, sehingga terdapat kekurangan anggaran lebih dari Rp1,2 miliar.
Melihat kondisi itu, DPRD Bontang khawatir pembiayaan layanan kesehatan masyarakat akan semakin terbebani apabila kuota Gratispol tidak segera dimaksimalkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
