KALTIMOKE, BONTANG – Efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah pusat sangat berfek ke daerah, Tak tanggung-tanggung defisit anggaran mencapai 150 miliar menjadi simalakama penghentian sejumlah program pemerintah kota Bontang.
Salah satunya program Walikota Bontang, yakni Pro Rt dengan nilai 200 juta per Rt ikut di hentikan.
Walikota Bontang, Neni moernaeni, mengatakan bahwa setelah melakukan penghitungan dengan melihat kondisi keuangan daerah program ini tidak lagi memungkinkan untuk di lanjutkan walaupun terkesan pahit.
Sebagai penggantinya, pemerintah tetap kembali pada aturan baku yaitu mandatory spending sebesar 5 persen dari APBD untuk dana kelurahan.
Nah, jika APBD tahun depan berada di angka 1,5 triliun maka ada sekitar 75 miliar dana kelurahan.
“Saya sudah menghitung. Kewajiban dana kelurahan tetap ada”, ujarnya di Pendopo, Selasa (07/04/26)
Sementara untuk tahun ini program Pro Rt sedang berjalan dengan alokasi anggaran sekitar 19 hingga 20 miliar.
Walikota Bontang, Neni moernaeni, menjelaskan bahwa pengehentian program tersebut selain dari efek defisit juga di dasari dengan evaluasi penggunaan dana dari RT yang selama ini di nilai kurang efektif.
Menurutnya, banyak usulan Rt yang dinilai tidak efektif, sifatnya berulang dan kurang memberi dampak jangka panjang dan bahkan di anggap mubazir.
“Saya lihat banyak usulan hanya sekedar copy paste tiap tahun. Kalau hanya untuk beli tenda, piring, dan tarup kan sayang uangnya gitu loh”, ujarnya
