KALTIMOKE, BONTANG – Pemerintah Kota Bontang menegaskan bahwa setiap paramedik veteriner yang memberikan layanan kesehatan hewan kini diwajibkan memiliki izin praktik resmi. Kebijakan ini diterapkan untuk menjamin mutu pelayanan, sekaligus melindungi keselamatan hewan dan masyarakat.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bontang, Muhammad Aspiannur, menekankan bahwa perizinan bukan sekadar urusan administrasi. Menurutnya, izin praktik menjadi tolok ukur profesionalitas dan tanggung jawab tenaga kesehatan hewan.
“Layanan yang diberikan kepada masyarakat wajib memiliki standar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Itu sudah menjadi syarat yang mutlak,” tegas Aspiannur, Selasa (4/11/2025).
Ia menjelaskan, paramedik veteriner yang ingin mengajukan izin wajib melengkapi sejumlah dokumen, di antaranya surat permohonan, KTP, NPWP, ijazah bidang kesehatan hewan, surat rekomendasi dari organisasi profesi, serta bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
Aspiannur menambahkan, ketentuan ini tidak hanya menjamin kompetensi tenaga medis, tetapi juga memberikan perlindungan hukum dan jaminan keselamatan kerja bagi para praktisi.
“Jika ada pelanggaran dalam praktik kesehatan hewan, pelaku bisa dikenai sanksi hukum. Selain itu, hal ini juga dapat membahayakan keselamatan hewan dan menurunkan kepercayaan masyarakat,” ujarnya.
DPMPTSP Bontang mengimbau seluruh paramedik veteriner yang belum memiliki izin untuk segera mengurusnya. Dengan izin resmi, para tenaga medis dapat bekerja lebih tenang, profesional, dan sesuai standar yang berlaku.
Sementara itu, masyarakat juga diingatkan untuk lebih selektif dalam memilih layanan kesehatan hewan. DPMPTSP menyarankan agar warga memastikan paramedik yang menangani hewan peliharaan mereka telah memiliki izin praktik resmi.
Untuk informasi lebih lanjut mengenai persyaratan dan proses perizinan, masyarakat dapat mengunjungi website resmi DPMPTSP Bontang atau datang langsung ke kantor pelayanan.
