KALTIMOKE, BONTANG — Ketersediaan data tenaga kerja yang akurat menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan arah kebijakan ketenagakerjaan. Pemerintah mendorong perusahaan agar lebih aktif dan tertib menyampaikan laporan ketenagakerjaan sebagai bagian dari upaya membangun sistem pengawasan yang lebih efektif.
Analis Kebijakan Ahli Madya DPMPTSP Kota Bontang, Karel, mengungkapkan bahwa laporan ketenagakerjaan memiliki fungsi strategis, bukan hanya sebagai kewajiban administratif perusahaan, tetapi juga sebagai sumber informasi bagi pemerintah dalam melihat perkembangan dunia kerja.
Melalui laporan tersebut, pemerintah dapat memperoleh gambaran mengenai berbagai aspek ketenagakerjaan, mulai dari kondisi jumlah pekerja, penerapan pengupahan, pelaksanaan perlindungan tenaga kerja, hingga aspek keselamatan dan kesehatan kerja.
Karel menyebut, pemanfaatan teknologi digital dalam proses pelaporan menjadi langkah penting untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi data yang diterima pemerintah.
“Dengan sistem yang sudah berbasis digital, perusahaan dapat menyampaikan informasi dengan lebih mudah, sementara pemerintah dapat melakukan pemantauan secara lebih efektif,” katanya, Jumat (8/5/2026).
Menurutnya, data yang lengkap dan diperbarui secara berkala akan membantu pemerintah dalam menentukan langkah pembinaan maupun penyusunan program yang berkaitan dengan ketenagakerjaan.
Selain mendukung kebutuhan pemerintah, kepatuhan dalam pelaporan juga mencerminkan keseriusan perusahaan dalam menerapkan prinsip tata kelola yang baik. Perusahaan yang terbuka dalam menyampaikan informasi ketenagakerjaan dinilai memiliki perhatian terhadap kepatuhan regulasi dan keberlangsungan hubungan industrial.
Karel berharap seluruh perusahaan dapat memandang pelaporan ketenagakerjaan sebagai bagian dari tanggung jawab bersama dalam menciptakan iklim usaha yang sehat.
“Pelaporan yang dilakukan secara rutin akan membantu membangun sistem ketenagakerjaan yang lebih tertata serta memberikan manfaat bagi pemerintah, perusahaan, dan pekerja,” tuturnya.
Dengan dukungan data yang berkualitas, pemerintah dapat merancang kebijakan yang lebih tepat, sementara perusahaan dapat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, tertib, dan profesional.
