KALTIMOKE,KUTIM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) mulai menyusun skala prioritas belanja dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027 di tengah tekanan terhadap kemampuan fiskal daerah. Pemerintah memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama, meski ruang anggaran untuk pembangunan fisik lebih terbatas dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Dalam rancangan RAPBD 2027, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp6,1 triliun. Sebagian besar pendapatan masih bersumber dari dana transfer sebesar Rp5,626 triliun, sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperkirakan mencapai Rp433,8 miliar.
Sementara itu, total belanja daerah direncanakan sebesar Rp6,075 triliun. Dari jumlah tersebut, belanja operasional pemerintahan menjadi komponen terbesar dengan alokasi sekitar Rp3,557 triliun, sedangkan belanja modal untuk pembangunan fisik dirancang sebesar Rp1,707 triliun.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutai Timur, Januar Bayu Irawan, mengatakan kondisi keuangan daerah saat ini mengharuskan pemerintah lebih selektif dalam menentukan program prioritas.
“Yang utama, layanan publik jangan terganggu,” ujarnya.
Menurut Januar, pembangunan infrastruktur tetap menjadi bagian dari agenda pemerintah. Namun, keterbatasan fiskal membuat pelaksanaan proyek fisik harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia.
“Kita sesuaikan dengan kemampuan anggaran,” katanya.
Ia menegaskan, pemerintah akan mengutamakan program-program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, sembari menjaga stabilitas keuangan daerah agar tetap sehat dan berkelanjutan.
Saat ini, RAPBD Kutai Timur Tahun Anggaran 2027 masih dalam tahap pembahasan bersama DPRD Kutim. Hasil pembahasan tersebut nantinya akan menentukan arah kebijakan pembangunan dan prioritas belanja daerah pada tahun mendatang.
Pemkab Kutim berharap proses pembahasan anggaran dapat menghasilkan APBD yang mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan pelayanan publik, pembangunan daerah, dan kemampuan fiskal, sehingga program-program strategis tetap dapat berjalan secara optimal.
