KALTIMOKE, KUTIM – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mencatat 285 kasus baru Orang dengan HIV (ODHIV) hingga Mei 2026. Temuan tersebut merupakan bagian dari upaya memperluas deteksi dini agar penderita dapat segera memperoleh pengobatan dan menekan risiko penularan.
Kepala Dinkes Kutim, dr. Yuwana Sri Kurniawati, mengungkapkan jumlah masyarakat yang diperkirakan masuk dalam kelompok berisiko tertular HIV/AIDS di Kutim mencapai sekitar 23 ribu orang. Namun hingga kini, layanan skrining baru mampu menjangkau sekitar 34 persen dari total kelompok tersebut.
“Masih 34 persen,” ujarnya saat memaparkan data dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penanggulangan HIV/AIDS di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim, Jumat (24/7/2026).
Menurut Yuwana, semakin banyak kasus yang berhasil ditemukan melalui skrining, semakin besar peluang penderita menjalani terapi Antiretroviral (ARV) sejak dini sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup sekaligus menekan potensi penularan.
“Semakin cepat diobati,” katanya.
Saat ini, layanan penanganan HIV/AIDS telah tersedia di 31 fasilitas kesehatan di Kutai Timur, terdiri dari 21 puskesmas, tiga rumah sakit pemerintah, tujuh rumah sakit swasta, dan satu klinik.
Meski akses layanan terus diperluas, capaian program masih menghadapi sejumlah tantangan. Berdasarkan indikator global Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) hingga Mei 2026, sebanyak 72 persen ODHIV telah menjalani terapi ARV, 61 persen menjalani pemeriksaan viral load, dan 58 persen berhasil mencapai kondisi viral load tersupresi.
Yuwana menilai capaian tersebut menunjukkan akses pengobatan semakin membaik. Namun, pemeriksaan viral load dan kepatuhan pasien menjalani terapi masih perlu ditingkatkan.
“Harus diperkuat,” ucapnya.
Selain itu, cakupan Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) bagi ODHIV juga baru mencapai sekitar 34 persen. Rendahnya capaian tersebut dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari keterbatasan stok obat, belum optimalnya edukasi petugas kesehatan, hingga rendahnya kesadaran pasien untuk mengikuti terapi.
“Masih rendah,” jelasnya.
Dinkes Kutim juga menghadapi tantangan lain dalam penanggulangan HIV/AIDS, seperti luasnya wilayah pelayanan, tingginya stigma terhadap ODHIV, mobilitas pekerja lintas daerah, serta masih adanya pasien yang berhenti menjalani pengobatan (lost to follow up).
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Dinkes telah menyiapkan sejumlah strategi, di antaranya memperluas layanan Voluntary Counseling and Testing (VCT) dan pengobatan HIV/AIDS, memperkuat kolaborasi lintas sektor, memberdayakan peer educator pada kelompok berisiko, serta mengintegrasikan layanan HIV dengan program kesehatan lainnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Kutai Timur Mahyunadi menegaskan bahwa upaya penanggulangan HIV/AIDS tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat.
“Harus bersama-sama,” tegasnya.
Mahyunadi mengibaratkan kasus HIV sebagai fenomena gunung es, di mana jumlah kasus yang telah teridentifikasi diyakini masih lebih sedikit dibandingkan kondisi sebenarnya di lapangan.
“Masih banyak yang belum terdata,” pungkasnya.
