Suharno Tekankan Investasi di Bontang Harus Ramah Lingkungan dan Berpihak pada Warga Lokal

by
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni (kiri), Ketua Fraksi PKS-NasDem, Suharno (tengah), Wakil Ketua DPRD Bontang, Sitti Yara (kanan)

KALTIMOKE, BONTANG – Fraksi PKS Bersama NasDem DPRD Kota Bontang menyampaikan pandangan umum terhadap enam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usulan Pemerintah Kota Bontang dalam rapat yang digelar di Sekretariat DPRD Kota Bontang, Senin (18/5/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Fraksi PKS–NasDem, Suharno, menegaskan bahwa Raperda tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Penanaman modal memiliki peran strategis dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, membuka lapangan kerja, meningkatkan daya saing daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Suharno.

Fraksi PKS–NasDem menyatakan dukungan terhadap upaya Pemerintah Kota Bontang dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui sejumlah langkah, di antaranya penyederhanaan regulasi, pelayanan perizinan terpadu satu pintu, kepastian hukum, promosi investasi, serta pengelolaan data investasi yang terintegrasi.

Selain itu, fraksi juga menilai tujuan penyelenggaraan penanaman modal harus benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat, mulai dari peningkatan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, hingga pengembangan ekonomi kerakyatan.

Namun demikian, Suharno menekankan sejumlah catatan penting yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah.

“Investasi yang masuk ke Kota Bontang harus tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan tidak merusak ekosistem daerah,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya keberpihakan terhadap tenaga kerja lokal serta pelibatan pelaku usaha kecil.

“Fraksi PKS Bersama NasDem meminta agar UMKM dan koperasi lokal dilibatkan dalam rantai ekonomi investasi sehingga pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara merata,” kata Suharno.

Selain itu, fraksi turut mendorong penguatan pengawasan terhadap pelaksanaan investasi agar seluruh kegiatan usaha berjalan sesuai ketentuan hukum dan tidak merugikan masyarakat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

No More Posts Available.

No more pages to load.