KALTIMOKE, BONTANG – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Bontang meminta pemerintah daerah memberi perhatian lebih terhadap kesejahteraan guru swasta. Salah satu yang disoroti ialah perbedaan nominal insentif antara guru swasta dan pegiat agama di Kota Bontang.
Anggota PGRI Kota Bontang, Kumala, mengatakan sejauh ini perhatian Pemkot Bontang terhadap guru swasta sudah cukup baik. Bahkan, menurutnya, Bontang menjadi salah satu daerah di Kalimantan Timur yang memberikan insentif cukup besar bagi tenaga pendidik sekolah swasta.
Meski demikian, ia menilai masih ada ketimpangan yang perlu dievaluasi agar kebijakan kesejahteraan berjalan lebih proporsional.
“Guru swasta saat ini menerima insentif Rp1,5 juta dari pemerintah kota dan Rp500 ribu dari provinsi. Sedangkan pegiat agama mendapat Rp2 juta dari kota dan Rp500 ribu dari provinsi,” kata Kumala, Selasa (12/5/2026).
Menurutnya, peran guru swasta tidak kalah penting dalam mendukung dunia pendidikan di Bontang. Karena itu, kesejahteraan tenaga pendidik di sekolah nonnegeri dinilai perlu mendapat keberpihakan yang lebih konkret.
Ia menegaskan keberlangsungan sekolah swasta juga sangat dipengaruhi dukungan pemerintah, terutama dalam menjaga stabilitas dan kesejahteraan tenaga pengajarnya.
“Kalau sekolah swasta ingin tetap berjalan baik, maka gurunya juga harus diperhatikan. Jangan sampai keberpihakan hanya sebatas kebijakan administratif,” ujarnya.
Selain membahas kesejahteraan, PGRI turut menyoroti tantangan peningkatan kualitas guru di tengah percepatan digitalisasi pendidikan yang dicanangkan pemerintah pusat.
Dalam audiensi tersebut, PGRI menyinggung target Kementerian Pendidikan terkait program satu juta guru yang diharapkan mampu menguasai sistem pembelajaran digital. Kota Bontang disebut menjadi salah satu daerah yang didorong menuntaskan program tersebut secara menyeluruh.
Menanggapi aspirasi itu, Ketua Komisi B DPRD Kota Bontang, Rustam, memastikan sektor pendidikan tetap menjadi prioritas dalam pembahasan anggaran daerah meski pemerintah tengah menerapkan efisiensi belanja.
Menurutnya, DPRD tetap berkomitmen mempertahankan mandatory spending pendidikan sebesar 20 persen, bahkan dalam beberapa kesempatan nilainya disebut melebihi ketentuan minimal.
“Kami di DPRD terus berupaya menjaga mandatory spending pendidikan. Bahkan sering kali porsinya lebih dari 20 persen,” kata Rustam.
Ia juga mengakui sekolah swasta memiliki peran penting dalam mendukung kualitas pendidikan di daerah. Karena itu, keberlangsungan sekolah swasta beserta kesejahteraan gurunya dinilai harus tetap menjadi perhatian pemerintah.
“Efisiensi anggaran memang berdampak, tetapi komitmen terhadap pendidikan tidak boleh berkurang,” pungkasnya.
