KALTIMOKE, BONTANG – Pemerintah Kota Bontang menggelar Workshop Pendampingan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2025 di Auditorium Taman 3 Dimensi, Senin (9/3/2026).
Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, menegaskan bahwa LPPD tidak boleh sekadar menjadi laporan administratif, tetapi harus mencerminkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan secara menyeluruh.
Menurutnya, laporan tersebut juga menjadi dasar penting dalam merancang arah pembangunan daerah ke depan. Karena itu, ia menargetkan Bontang mampu menembus 10 besar nasional dalam evaluasi kinerja pemerintah daerah.
“LPPD jangan hanya berisi angka. Harus ada data yang valid dan analisis yang kuat agar bisa menjadi rujukan dalam perencanaan pembangunan,” kata Agus Haris.
Workshop ini berlangsung selama dua hari dengan menghadirkan narasumber dari Direktorat EKPKD Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri. Para evaluator memberikan pendampingan teknis, simulasi penyusunan laporan, hingga pengecekan dokumen pendukung agar laporan sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
Kegiatan tersebut juga dihadiri Pj Sekda Akhmad Suharto, Asisten I Dasuki, seluruh kepala OPD, sekretaris perangkat daerah, serta staf teknis perencanaan.
Melalui kegiatan ini, setiap perangkat daerah diharapkan mampu menyusun laporan capaian kinerja yang akurat sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
