KALTIMOKE, BONTANG – Fraksi PKS-Nasdem DPRD Kota Bontang menyoroti anjloknya proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dalam perubahan APBD 2026.
Nilainya terkoreksi hingga Rp145,37 miliar atau 44,99 persen setelah melalui proses audit.
Sorotan tersebut disampaikan Suharno saat membacakan pandangan umum Fraksi PKS-Nasdem dalam rapat paripurna DPRD Bontang terkait Raperda Perubahan APBD 2026, Selasa (8/9/2026).
Suharno menyebut, SILPA yang sebelumnya diproyeksikan mencapai Rp323,8 miliar kini turun menjadi sekitar Rp178 miliar.
Menurutnya, koreksi tersebut menunjukkan ruang fiskal Kota Bontang mengalami tekanan cukup besar. Bahkan, tambahan pendapatan daerah sebesar Rp26,38 miliar dinilai belum mampu menutup besarnya koreksi SILPA.
“Ke depan, Fraksi PKS bersama Nasdem meminta Pemkot Kota Bontang untuk lebih akurat dan realistis dalam melakukan penganggaran awal agar tidak terjadi perbedaan angka estimasi SILPA yang terlalu kontras di kemudian hari,” kata Suharno.
Fraksi PKS-Nasdem juga mempertanyakan langkah konkret Pemkot Bontang dalam mengantisipasi penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 2,69 persen atau sekitar Rp9,98 miliar.
Di sisi lain, pendapatan transfer tercatat naik 2,6 persen menjadi Rp1,41 triliun. Fraksi meminta optimalisasi pajak dan retribusi dilakukan dengan menggali potensi yang belum maksimal, tanpa membebani masyarakat kelas bawah.
Tekanan fiskal tersebut turut berdampak terhadap belanja daerah yang dipangkas 5,67 persen atau sekitar Rp118,98 miliar menjadi Rp1,97 triliun.
Salah satu pemangkasan terbesar terjadi pada belanja modal yang berkurang sekitar Rp84,42 miliar atau 15,71 persen.
Fraksi PKS-Nasdem mengingatkan agar efisiensi tersebut tidak mengorbankan proyek yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar dan kebutuhan infrastruktur masyarakat.
“Kami mendukung penundaan kegiatan yang tidak mendesak. Namun, rasionalisasi belanja modal jangan sampai mengorbankan proyek-proyek yang langsung menyentuh pemenuhan pelayanan dasar dan infrastruktur masyarakat,” tegasnya.
Fraksi PKS-Nasdem juga mengapresiasi komitmen Pemkot mempertahankan mandatory spending pendidikan sebesar 20,61 persen serta alokasi infrastruktur pelayanan publik sebesar 42,4 persen.
Mereka meminta komitmen tersebut dikawal hingga tahap realisasi anggaran, bukan sekadar tercantum dalam dokumen perubahan APBD 2026.
