KALTIMOKE, BONTANG – Pemerintah Kota Bontang menegaskan pentingnya penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) dalam setiap pelaksanaan proyek pembangunan. Keselamatan kerja tidak boleh hanya dipenuhi sebagai persyaratan administrasi, tetapi harus menjadi budaya yang diterapkan sejak tahap perencanaan hingga pekerjaan konstruksi selesai.
Penegasan tersebut disampaikan Wali Kota Bontang, dr. Hj. Neni Moerniaeni, Sp.OG, dalam sambutan yang dibacakan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bontang, H. Much. Cholis Edy Prabowo, pada Forum Jasa Konstruksi Tahun 2026 yang digelar DPUPR Kota Bontang, Rabu (11/11/2026).
Dalam sambutan tersebut, Neni menyampaikan bahwa sektor konstruksi memiliki peran penting dalam mendorong kemajuan Kota Bontang. Namun, keberhasilan pembangunan tidak semata-mata diukur dari jumlah maupun kemegahan infrastruktur yang berhasil dibangun.
Menurutnya, kualitas pekerjaan, ketepatan waktu penyelesaian, efisiensi anggaran, kepatuhan terhadap ketentuan hukum, serta jaminan keselamatan bagi seluruh pekerja juga menjadi indikator penting dalam penyelenggaraan pembangunan.
Ia menegaskan, keselamatan kerja bukan sekadar pengumpulan dokumen administrasi untuk memenuhi kewajiban proyek. Lebih dari itu, keselamatan merupakan kebutuhan mendasar yang harus melekat dalam setiap tahapan pekerjaan konstruksi.
Penerapan SMKK tersebut juga dinilai sejalan dengan misi keempat pembangunan Kota Bontang, yakni memperkuat infrastruktur daerah yang berkualitas, merata, dan berkelanjutan. Upaya ini diharapkan dapat mendukung terwujudnya Bontang sebagai kota industri dan jasa yang maju, sejahtera, serta tetap memperhatikan kelestarian lingkungan bagi generasi mendatang.
Dukungan terhadap penguatan keselamatan konstruksi juga disampaikan Kepala DPUPR-PERA Provinsi Kalimantan Timur, Ir. H. Irhamsyah, ST., MT., melalui perwakilannya, Ir. Marini, ST., MM., IPM., selaku Kepala Seksi Pemberdayaan dan Informasi Jasa Konstruksi, Bidang Bina Konstruksi DPUPR-PERA Provinsi Kaltim.
Dalam penyampaiannya, Marini mengapresiasi inisiatif DPUPR Kota Bontang yang menyelenggarakan forum tersebut. Menurutnya, kegiatan ini menjadi salah satu bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam meningkatkan ketertiban dan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi.
Ia juga menjelaskan bahwa Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 3 Tahun 2026 menuntut adanya kesamaan pemahaman antara pengguna dan penyedia jasa. Proses pengadaan barang dan jasa pemerintah harus dilaksanakan secara tertib, terbuka, sesuai ketentuan, serta memperhatikan kecepatan dan ketepatan waktu.
Selain aspek pengadaan, Marini mengingatkan bahwa penerapan SMKK tidak boleh diabaikan oleh penyedia jasa konstruksi. Keselamatan bukan hanya persoalan kelengkapan dokumen, melainkan tanggung jawab nyata untuk melindungi para pekerja sekaligus memastikan hasil pembangunan memiliki kualitas dan kekuatan yang baik.
Ia turut mengingatkan adanya konsekuensi bagi penyedia jasa yang tidak memenuhi ketentuan keselamatan konstruksi. Dalam pemaparannya, Marini menyebut penyedia jasa yang melanggar ketentuan SMKK dapat dikenai sanksi daftar hitam atau blacklist.
Peringatan tersebut menjadi penegasan bahwa penyedia jasa konstruksi tidak hanya dituntut menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak, tetapi juga wajib memastikan seluruh standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan (K4) diterapkan dalam pelaksanaan proyek.
Melalui Forum Jasa Konstruksi Tahun 2026, pemerintah berharap terbangun sinergi antara pemerintah, pengguna jasa, dan penyedia jasa konstruksi. Dengan pemahaman regulasi yang sama serta komitmen terhadap keselamatan, pembangunan infrastruktur di Kota Bontang diharapkan dapat berjalan lebih profesional, berkualitas, aman, dan berkelanjutan.
