KALTIMOKE, BONTANG — Komisi C DPRD Kota Bontang menggelar rapat kerja bersama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkartan) Kota Bontang terkait program kegiatan tahun 2026, Senin, (11/5/2026) di Ruang Rapat Sekretariat DPRD Kota Bontang.
Rapat dipimpin Ketua Komisi C DPRD Kota Bontang, Alfin Rausan Fikry dengan membahas sejumlah persoalan, mulai dari kesiapan pos pemadam baru di Bontang Kuala hingga mitigasi bencana di wilayah pulau.
Dalam rapat tersebut, Alfin menyoroti rencana pembuatan posko pemadam di Bontang Kuala yang akan dibangun menggunakan material ulin. Ia meminta agar bangunan tersebut nantinya benar-benar dimanfaatkan dan tidak terbengkalai.
“Jangan sampai posko yang sudah dibangun malah tidak digunakan dan akhirnya terbengkalai,” ujarnya.
Ia juga mempertanyakan kesiapan fasilitas pendukung, khususnya alat pemadam kebakaran untuk pos baru tersebut.
“Apakah fasilitas penghubung dan alat pemadamnya sudah ada untuk posko baru di BK nanti, atau akan digeser dari mako. Kalau bisa poskonya memiliki perlengkapan yang lengkap,” katanya.
Selain itu, Alfin turut menyoroti kesiapan mitigasi bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau yang ada di Kota Bontang. “Kita juga perlu memikirkan mitigasi bencana di pulau-pulau, karena musibah bisa terjadi di mana saja,” tambahnya.
Menanggapi hal itu, Kepala Disdamkartan Kota Bontang, Amiluddin menjelaskan seluruh wilayah pulau di Bontang saat ini sudah memiliki petugas dan peralatan dasar pemadam kebakaran.
“Semua pulau sudah ada staf dan dam 1. Untuk Pulau Malahing, Tihi-Tihi, dan Gusung sudah tersedia alat pemadam ringan (APAR) masing-masing lima unit dan satu multipump,” jelasnya.
Ia mengatakan keberadaan peralatan tersebut sempat membantu penanganan kebakaran di Pulau Malahing beberapa bulan lalu sehingga api cepat dipadamkan dan tidak meluas.
“Alhamdulillah waktu itu tidak sampai satu rumah habis terbakar karena api cepat dipadamkan. Kalau tidak ada alat itu mungkin bisa lebih parah,” katanya.
Terkait pos pemadam di Bontang Kuala, Amiluddin memastikan bangunan tersebut tidak akan menjadi aset terbengkalai. Namun saat ini pihaknya masih terkendala anggaran operasional seperti air dan listrik.
“Untuk perlengkapan tambahan di perubahan anggaran kami belum bisa dapat tambahan, jadi sementara memanfaatkan yang ada termasuk tenaga yang ada. Kami juga akan memilih warga lokal Bontang Kuala untuk menjaga pos tersebut,” ujarnya.
Ia menyebut percepatan sarana dan prasarana dilakukan agar pos tersebut segera difungsikan,. kawasan sekitar pos juga direncanakan memiliki lapangan yang lebih luas, termasuk sebagai opsi lokasi edukasi kebencanaan bagi anak-anak
“Kami hampir setiap hari memberikan edukasi untuk anak TK. Nantinya bisa diarahkan ke mako atau ke pos Bontang Kuala,” katanya.
Sementara untuk wilayah pulau, Amiluddin mengatakan komunikasi masih menggunakan telepon seluler karena jaringan radio belum mampu menjangkau seluruh wilayah.
“Kalau untuk pulau sebenarnya tidak ada masalah karena pelatihan juga rutin kami lakukan di sana. Memang komunikasi masih menggunakan HP karena jaringan radio ke mako masih susah,” jelasnya.
