KALTIMOKE, Jakarta — Ketua Komite I DPD RI, Andi Sofyan Hasdam, menyarankan pemerintah menerapkan konsep “Rowing and Steering” yang diperkenalkan dalam buku Reinventing Government karya David Osborne dan Ted Gaebler (1992), Menurutnya, konsep tersebut relevan untuk menjadi acuan dalam menentukan peran pemerintah di tengah aktivitas ekonomi masyarakat.
Sofyan menjelaskan, konsep tersebut mengajarkan bahwa pemerintah dapat berperan sebagai “pendayung” (rowing) ketika terdapat sektor-sektor penting yang belum berkembang atau belum diminati masyarakat.
Namun, apabila masyarakat telah mampu mengelola dan mengembangkan sektor tersebut secara mandiri, maka pemerintah sebaiknya berfungsi sebagai “pengarah” atau “penyetir” (steering) yang memberikan perlindungan, regulasi, dan dukungan.
“Pemerintah sebaiknya masuk mendayung ketika ada sektor penting yang sepi atau belum dilirik masyarakat. Tetapi jika masyarakat kecil sudah berdaya dan mampu menjalankan usaha di sektor tersebut, pemerintah cukup menjadi pelindung dan pengarah,” ujarnya dalam unggahan medsosnya, Minggu, (7/6/2026).
Sebagai contoh, Ia pun menyoroti sektor peternakan ayam petelur yang selama ini banyak digeluti masyarakat di berbagai daerah, khususnya di Pulau Jawa. Menurutnya, para peternak rakyat menyambut positif adanya program Makan Bergizi Gratis (MBG) karena membuka peluang penyerapan hasil produksi telur mereka.
“Banyak peternak ayam petelur berharap hasil produksinya dapat dibeli untuk mendukung program MBG. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah seharusnya hadir sebagai pelindung dan fasilitator,” katanya.
Namun, Sofyan menilai kebijakan pembangunan usaha ayam petelur berskala besar oleh pemerintah berpotensi menimbulkan persaingan yang tidak sehat dengan peternak rakyat. Ia juga mengingatkan bahwa kondisi peternak telur saat ini sudah menghadapi tantangan berat akibat tingginya biaya produksi yang tidak sebanding dengan harga jual telur di pasaran.
“Coba lihat di Jawa saat ini, para petani dan peternak telur berteriak karena biaya produksi tidak sesuai dengan nilai jualnya. Situasi ini harus menjadi perhatian pemerintah,” ujarnya.
Karena itu, dirinya menyarankan agar pemerintah, termasuk melalui lembaga investasi negara seperti Danantara, tidak lagi masuk ke sektor-sektor usaha yang telah berkembang dan menjadi sumber penghidupan masyarakat kecil.
“Saya menyarankan agar Danantara atau apa pun namanya tidak masuk lagi ke usaha-usaha yang sudah digeluti masyarakat kecil. Pemerintah harus memastikan kebijakannya tidak mematikan usaha rakyat, melainkan memperkuat dan melindungi mereka agar dapat terus berkembang,” tegasnya.
Sebagai Informasi, Buku Reinventing Government (1992) merupakan karya David Osborne dan Ted Gaebler. Namun, buku ini kerap dikaitkan dengan Peter Senge karena gagasan yang dikandungnya sering diajarkan beriringan dengan konsep dalam buku The Fifth Discipline karya Peter Senge.
Secara sederhana, Reinventing Government menjelaskan apa yang perlu diubah dalam tata kelola pemerintahan agar lebih efektif, inovatif, dan responsif. Sementara itu, The Fifth Discipline menjelaskan bagaimana membangun organisasi dan sumber daya manusia yang mampu beradaptasi terhadap perubahan tersebut. Karena sering dibahas dalam konteks yang sama, tidak jarang terjadi kekeliruan yang menyebut Reinventing Government sebagai karya Peter Senge.
