KALTIMOKE, BONTANG – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bontang mengajak seluruh pelaku usaha dan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS). Partisipasi aktif dinilai menjadi kunci tersedianya data ekonomi yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan.
Kepala DPMPTSP Kota Bontang, Muhammad Aspiannur, mengatakan keberhasilan sensus tidak hanya bergantung pada petugas di lapangan, tetapi juga pada keterbukaan masyarakat dan pelaku usaha dalam memberikan informasi yang benar.
“Karena itu, saya mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif dengan menerima kedatangan petugas sensus serta memberikan informasi yang benar, lengkap, dan jujur,” ujar Aspiannur, Rabu (8/7/2026).
Menurutnya, data yang diperoleh melalui Sensus Ekonomi akan menjadi landasan penting bagi pemerintah dalam menyusun berbagai kebijakan pembangunan, termasuk program pembinaan, pengembangan, dan pemberdayaan dunia usaha.
Ia berharap seluruh pelaku usaha, mulai dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hingga perusahaan berskala besar, dapat mendukung penuh pelaksanaan pendataan tersebut.
“Saya berharap seluruh pelaku usaha, mulai dari usaha mikro, kecil, dan menengah hingga perusahaan besar, dapat mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Partisipasi yang diberikan hari ini akan menjadi investasi data yang sangat berharga untuk pembangunan ekonomi yang lebih baik di masa depan,” katanya.
Aspiannur menilai data ekonomi yang valid akan membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran, baik dalam mendorong investasi, memperkuat daya saing usaha, maupun meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sensus Ekonomi 2026 sendiri merupakan pendataan menyeluruh terhadap seluruh aktivitas usaha di Indonesia yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Pendataan mencakup berbagai jenis usaha, mulai dari sektor informal, UMKM, hingga perusahaan besar di luar sektor pertanian.
Melalui kegiatan tersebut, pemerintah akan memperoleh gambaran mengenai struktur ekonomi nasional, perkembangan dunia usaha, serta potensi sektor-sektor baru seperti ekonomi digital dan ekonomi hijau. Informasi tersebut akan menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan dan berbagai kebijakan strategis di bidang ekonomi.
Pendataan lapangan dijadwalkan berlangsung 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 dengan metode door to door, di mana petugas resmi BPS akan mendatangi langsung rumah tangga maupun tempat usaha.
Aspiannur pun mengimbau masyarakat untuk menerima kehadiran petugas sensus dan memberikan jawaban yang jujur agar data yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi perekonomian di Kota Bontang maupun Indonesia secara keseluruhan.
