KALTIMOKE,BONTANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang menegaskan komitmen kuat untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui peluncuran Kartu Bontang Pintar (KBP) pada 2026. Dalam program ini, Disdikbud Bontang memegang peran utama sebagai perancang dan pengelola data penerima, sementara Bidang Kesra bertindak sebagai penyalur dana bantuan.
Sejumlah Rp 29 miliar telah disiapkan melalui daftar belanja Disdikbud untuk tahun anggaran 2026. Dana tersebut akan didistribusikan kepada 29 ribu pelajar, di mana setiap anak akan menerima Rp 1 juta per tahun. Program ini merupakan wujud nyata janji kepala daerah Neni Moerniaeni dan Agus Haris kepada pelajar se-Kota Bontang.
Kepala Disdikbud, Abdu Safa menjelaskan bahwa dana KBP diperuntukkan khusus sebagai uang saku siswa. Program ini tidak terkait dengan BOS, melainkan bantuan mandiri yang akan digunakan siswa untuk menunjang proses belajarnya sehari-hari.
“Program ini kami rancang agar bantuan pendidikan bisa lebih tepat sasaran dan memberikan kemudahan bagi siswa untuk memenuhi kebutuhan pendidikannya,” ungkapnya, Selasa (18/11/2025).
Menurutnya, desain program telah disusun agar manfaatnya dapat diterima langsung oleh peserta didik.
Dalam pelaksanaannya, Disdikbud akan bertanggung jawab pada pendataan seluruh siswa penerima. Setiap sekolah di Bontang wajib memperbarui data peserta didik agar proses validasi lebih akurat dan sesuai kriteria program.
Sementara mekanisme pencairan berada di bawah Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra). Pengaturan ini dilakukan karena KBP masuk dalam kategori bantuan sosial berbasis anggaran. Kolaborasi antar-OPD ini dianggap penting untuk menjaga akuntabilitas.
KBP diharapkan mampu menghadirkan ekosistem pendidikan yang lebih kuat. Dengan dukungan finansial yang tersedia, pelajar bisa lebih fokus dalam mengikuti kegiatan belajar tanpa terbebani masalah kebutuhan primer terkait sekolah.
“Jika berjalan sesuai rencana, kami yakin program ini dapat memberikan dampak besar bagi kemajuan pendidikan,” tuturnya.
Ia berharap program ini menjadi simbol komitmen pemerintah dalam memajukan pendidikan secara menyeluruh. (Irha)
