KALTIMOKE, BONTANG – Pemerintah Kota Bontang mulai mempersiapkan sejumlah dokumen dan potensi daerah menyusul peluang Bontang masuk dalam skema Daerah Mitra Ibu Kota Nusantara (IKN).
Langkah itu dilakukan setelah Otorita IKN mengirim surat kepada pemerintah daerah di Kalimantan terkait percepatan pengajuan usulan Daerah Mitra IKN.
Dalam surat bernomor S-211/OIKN.4/2026 tertanggal 23 April 2026, pemerintah kabupaten dan kota diminta menyiapkan dokumen usulan sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan IKN dan penguatan ekonomi kawasan sekitar.
Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Penanaman Modal DPMPTSP Bontang, Karel, mengatakan peluang tersebut menjadi kesempatan bagi Bontang untuk memperkuat posisi sebagai daerah pendukung investasi dan ekonomi di Kalimantan Timur.
“Saat ini kita sedang menyiapkan dokumen pendukung untuk mendukung Bontang sebagai mitra IKN dari sektor industri, pariwisata, dan jasa,” kata Karel, Selasa, (12/5/2026).
Menurutnya, DPMPTSP mulai melakukan pemetaan potensi investasi dan kawasan strategis yang dinilai dapat mendukung pengembangan ekonomi IKN.
Ia menjelaskan, skema Daerah Mitra IKN membuka peluang kerja sama yang lebih luas antara pemerintah daerah dengan Otorita IKN, khususnya pada sektor industri dan investasi.
Dalam Peraturan Kepala Otorita IKN Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penetapan Daerah Mitra Ibu Kota Nusantara, daerah yang ingin mengajukan usulan diwajibkan melengkapi sejumlah persyaratan dokumen.
Beberapa dokumen yang harus disiapkan di antaranya peta kawasan, rencana tata ruang, studi kelayakan ekonomi dan finansial, data potensi ekonomi daerah, hingga rencana pengelolaan kawasan.
Selain itu, kawasan yang diusulkan juga harus memenuhi sejumlah kriteria seperti mendukung klaster ekonomi IKN, memiliki kesiapan infrastruktur, status lahan yang jelas, dan sesuai dengan tata ruang wilayah.
Karel menilai Bontang memiliki sejumlah sektor unggulan yang dinilai cukup sejalan dengan arah pengembangan ekonomi IKN, mulai dari industri kimia, energi rendah karbon, hingga sektor logistik berbasis teknologi.
“Kalau melihat regulasinya, sektor-sektor yang dimiliki Bontang cukup relevan dengan klaster ekonomi yang sedang dikembangkan di IKN. Tinggal bagaimana kesiapan dokumen dan sinkronisasi program daerah,” pungkasnya.
