KALTIMOKE, BONTANG – DPRD Bontang menyoroti tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang dinilai masih didominasi belanja rutin internal Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kondisi itu dikhawatirkan memperberat keuangan daerah di tengah proyeksi penurunan APBD pada 2027.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Bontang, Ubayya Bengawan, mengatakan banyak OPD gagal memaksimalkan serapan anggaran dari pos kegiatan internal, termasuk belanja pegawai dan administrasi rutin.
Menurutnya, persoalan tersebut menunjukkan lemahnya perencanaan anggaran di tingkat OPD. Padahal, anggaran yang tidak terserap tetap akan menjadi beban SILPA daerah pada tahun berikutnya.
“Kalau dicermati, penyumbang SILPA terbesar justru berasal dari kegiatan rutinitas internal OPD. Ini menandakan perencanaannya perlu dievaluasi serius,” ujar Ubayya usai rapat kerja bersama sejumlah OPD di Kantor BPKAD, Sabtu (9/5/2026).
Ia mengungkapkan, terdapat OPD yang mencatat SILPA hingga Rp1 miliar hanya dari kegiatan internal. Jika pola tersebut terus terjadi, target pemerintah menekan SILPA hingga tiga persen dipastikan sulit tercapai.
“Ada yang SILPA-nya sampai Rp1 miliar dari belanja internal. Kalau kondisi ini terus dibiarkan, tahun depan SILPA akan semakin besar,” tegasnya.
Ubayya menilai rendahnya serapan anggaran bukan sekadar persoalan administrasi, tetapi juga berdampak langsung terhadap pelayanan publik. Sebab, program yang telah dianggarkan tidak berjalan optimal akibat lemahnya eksekusi kegiatan.
Di sisi lain, ia mengingatkan kondisi fiskal Bontang pada 2027 diprediksi semakin ketat. APBD diperkirakan hanya berada di kisaran Rp1,5 triliun jika tanpa bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
“Kalau ada bantuan keuangan provinsi mungkin masih sekitar Rp1,7 triliun. Tapi tanpa itu, APBD hanya Rp1,5 triliun,” jelasnya.
Dari total anggaran tersebut, pemerintah daerah tetap harus memenuhi kewajiban mandatory spending, seperti alokasi pendidikan 20 persen serta anggaran infrastruktur sekitar 40 persen. Sementara kebutuhan belanja pegawai juga terus meningkat setiap tahun.
Karena itu, ia meminta seluruh OPD lebih realistis dalam menyusun program dan kebutuhan anggaran, terutama belanja pegawai agar tidak kembali menjadi sumber SILPA.
“Jangan hanya menerima anggaran. Kalau memang kegiatannya tidak mampu dilaksanakan, lebih baik tidak usah dianggarkan,” pungkasnya.
