KALTIMOKE, KUTIM – Isu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) mulai beredar ditengah masyarakat luas Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kutai Timur gerak cepat lakukan antisipasi untuk mencegah dampak.
Kepala Disperindag Kutim, Nora Ramadani, menegaskan hingga saat ini belum ada keputusan dari pemerintah pusat serta masyarakat agar tidak mudah terpancing oleh isu yang beredar, terutama dari media sosial.
“Isu yang beredar itu belum ada keputusan resmi dari pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM. Jadi kami minta masyarakat tidak langsung mempercayai informasi tersebut,” tuturnya, Kamis (2/4/ 2026).
Maraknya isu ditengah masyarakat tersebut, mulai diantisipasi dampak potensi pembelian yang berlebihan.
Disperindag mengingatkan agar masyarakat tetap tenang dan tidak panic buying, karena tindakan tersebut justru menimbulkan kelangkaan BBM tersebut.
“Masyarakat kami imbau untuk tetap tenang, tidak perlu panic buying, dan menunggu keputusan resmi dari pemerintah pusat,” lanjutnya.
Tak hanya itu, Disperindag mulai mengambil langkah konkret dengan berkoordinasi dengan SPBU di wilayah Kutim.
Langkah ini dinilai penting untuk mencegah adanya praktik penimbunan BBM dari oknum yang memanfaatkan situasi.
“Kami sudah menghubungi seluruh SPBU agar memperketat penjualan BBM. Karena biasanya, dengan adanya isu seperti ini, ada oknum yang mencoba menimbun semua jenis BBM, termasuk Pertamax, untuk mengambil keuntungan dari selisih harga,” terangnya
Selain itu, Disperindag Kutim sudah menyiapkan surat resmi untuk memberikan instruksi kepada seluruh SPBU agar memperketat penjualan BBM
“Surat resmi sedang kami siapkan dan rencananya besok diterbitkan. Isinya peringatan kepada seluruh SPBU agar memperketat penjualan BBM semua jenis dan mencegah kendaraan-kendaraan pengetap yang mencoba memanfaatkan situasi ini,” tegasnya.
Disperindag kembali mengingatkan kepada masyarakat agar tidak terpengaruh isu yang belum jelas kebenarannya, demi menjaga stabilitas distribusi BBM.
“Tidak perlu panic buying. Tunggu keputusan resmi pemerintah,” tutupnya
