KALTIMOKE, NUSANTARA – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) terus mempercepat pembangunan tahap kedua guna mengejar target Nusantara mulai berfungsi sebagai ibu kota politik Indonesia pada 2028. Seluruh progres proyek kini dipantau secara berkala melalui rapat monitoring dan evaluasi yang melibatkan kementerian, investor, kontraktor, konsultan, hingga manajemen konstruksi.
Rapat koordinasi tersebut digelar di Multifunction Hall, Gedung Kemenko 1, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, Selasa (14/7/2026).
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, mengatakan percepatan pembangunan harus dibarengi dengan komitmen menjaga kualitas pekerjaan serta keselamatan di lapangan.
“Kecepatan penting, tetapi kualitas dan keselamatan tetap prioritas,” tegas Basuki.
Tiga Sumber Pendanaan
Pembangunan IKN saat ini ditopang melalui tiga skema pembiayaan, yakni Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), dan investasi swasta.
Melalui APBN yang dikelola Otorita IKN, terdapat 40 paket pekerjaan fisik. Sebanyak sembilan proyek telah rampung pada 2025, 15 proyek masih dalam tahap konstruksi, sementara 16 paket lainnya memasuki proses persiapan lelang.
Proyek yang tengah berjalan mencakup pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif, gedung perkantoran pemerintahan, jaringan jalan, embung, kolam retensi, hingga sistem perpipaan air minum.
Di sisi lain, Kementerian Pekerjaan Umum menangani 90 paket proyek, dengan rincian 78 proyek telah selesai dan 12 proyek masih dikerjakan. Proyek strategis yang masih berlangsung meliputi Jalan Tol IKN, duplikasi Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek, serta pembangunan sejumlah akses jalan pendukung.
Sementara itu, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mengelola 12 paket pembangunan, di mana 11 proyek telah selesai dan satu proyek rumah susun bagi warga terdampak penataan kawasan masih berlanjut.
Investasi Swasta Terus Bertambah
Minat investasi swasta terhadap pembangunan IKN juga terus meningkat. Hingga saat ini, sebanyak 67 pelaku usaha telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS).
Dari jumlah tersebut, sembilan proyek telah selesai dibangun, sementara enam proyek lainnya memasuki tahap konstruksi, di antaranya Kampus Universitas Gunadarma Nusantara, Rumah Sakit Abdi Waluyo, Teras by Plataran, apartemen PT Star Bright International Investment, kawasan mixed use PT Fajar Maju Karya Gemilang, serta apartemen PT Dian Jaya Indonesia.
Melalui skema KPBU, terdapat 13 proyek prakarsa, terdiri atas tujuh proyek sektor hunian dan enam proyek sektor jalan.
Dalam waktu dekat, pembangunan 108 unit rumah tapak oleh PT Intiland Development Tbk serta delapan menara rumah susun yang dikerjakan PT Nindya Karya dijadwalkan mulai dibangun.
Fokus pada Kualitas dan Keberlanjutan
Basuki menegaskan, seluruh pembangunan di IKN harus tetap berpedoman pada tiga prinsip utama, yakni kualitas, estetika, dan keberlanjutan lingkungan.
Selain memantau progres pembangunan, forum evaluasi juga dimanfaatkan untuk menyelesaikan berbagai kendala di lapangan sekaligus memperkuat koordinasi antarinstansi dan pelaku pembangunan.
“Koordinasi harus semakin solid agar target 2028 bisa tercapai,” ujarnya.
Untuk mendukung percepatan pembangunan tahap berikutnya, Otorita IKN juga kembali mengusulkan tambahan anggaran sekitar Rp15 triliun dalam APBN 2027 sebagai bagian dari upaya mewujudkan Nusantara sebagai pusat pemerintahan nasional sesuai target yang telah ditetapkan.
