KALTIMOKE, KUTIM – Keterbatasan kuota dan panjangnya antrean Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Biosolar di sejumlah SPBU di Kutai Timur (Kutim) menjadi keluhan para sopir truk yang tergabung dalam Persatuan Truck Material Sangatta (Permata).
Keluhan tersebut disampaikan dalam hearing bersama DPRD Kutim yang digelar di Kantor DPRD Kutim, Jumat (14/8/2026).
Ketua Permata, Mamat, mengatakan hearing tersebut digelar untuk mencari solusi atas persoalan sulitnya mendapatkan Biosolar yang telah berlangsung cukup lama.
Menurutnya, keterbatasan kuota dan antrean panjang berdampak langsung terhadap aktivitas para sopir yang mengandalkan Biosolar untuk mengoperasikan kendaraan mereka.
“Kami mengadakan hearing ini untuk mencari solusi supaya masyarakat pengguna Biosolar bisa mudah mendapatkan BBM Biosolar,” ujarnya.
Mamat menyebut, panjangnya antrean membuat para sopir harus menghabiskan waktu berjam-jam sebelum mendapatkan kesempatan mengisi BBM.
Kondisi tersebut bahkan berdampak pada pendapatan para sopir. Sebagian terpaksa tidak bekerja karena tidak memiliki cukup BBM untuk menjalankan kendaraan.
“Kasihan anggota kami yang harus memberi makan keluarganya, sementara setiap hari terpaksa tidak bekerja karena keterbatasan BBM,” katanya.
Ia menilai persoalan antrean terjadi di sejumlah SPBU di Kutim. Menurutnya, ketersediaan Biosolar sebenarnya masih dapat mencukupi kebutuhan apabila penyalurannya dilakukan sesuai peruntukan.
“Cuma ada oknum-oknum yang menyalahgunakan BBM. Sebenarnya cukup kalau kita hitung dengan kendaraan yang memerlukan dan kuota yang masuk ke tiap pom,” tegasnya.
Dalam hearing tersebut, Permata mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan penambahan kuota Biosolar untuk Kutim. Selain itu, mereka meminta adanya pengaturan waktu khusus bagi kendaraan truk untuk melakukan pengisian.
“Atau berikan waktu khusus untuk sopir-sopir truk. Waktu khusus untuk mengisi,” usul Mamat.
Tak hanya soal kuota, Permata juga meminta pengawasan terhadap distribusi Biosolar diperketat. Menurutnya, penyaluran yang tepat sasaran dapat meminimalisir penyalahgunaan sekaligus mengurangi panjangnya antrean di SPBU.
Mamat berharap persoalan tersebut mendapat perhatian serius dari pemerintah dan pihak terkait. Sebab, kelancaran pasokan Biosolar tidak hanya menyangkut kepentingan sopir truk, tetapi juga berkaitan dengan aktivitas ekonomi masyarakat.
“Kalau kendaraan kami tidak bisa beroperasi, distribusi material juga ikut terganggu. Ini tentu berdampak terhadap kegiatan ekonomi dan pembangunan di Kutim,” pungkasnya.
