KALTIMOKE, BONTANG – Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Daerah Pemilihan Kalimantan Timur, Dr.dr. Andi Sofyan Hasdam,Sp.N menggelar reses Masa Sidang III Tahun 2025–2026 di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang, Jumat (13/2/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah organisasi kepemudaan di Kota Bontang dan berlangsung dalam format dialog terbuka yang membahas isu nasional hingga persoalan strategis daerah, khususnya penguatan ekonomi desa dan wacana pemekaran wilayah di Kalimantan Timur.
Dalam paparannya, Andi Sofyan Hasdam menyoroti arah kepemimpinan nasional di bawah Presiden Prabowo Subianto yang dinilainya memiliki sejumlah komitmen penting untuk didukung bersama, terutama dalam upaya pemberantasan korupsi.
“Beberapa kasus besar mulai terungkap seperti kasus migas Riza Chalid. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam melawan praktik korupsi yang merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah,” ujarnya.
Ia juga menyinggung komitmen pemerintah dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program pemenuhan gizi anak, termasuk melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, perhatian terhadap generasi muda menjadi fondasi penting dalam menghadapi tantangan ekonomi nasional.
Dalam diskusi tersebut, Andi Sofyan Hasdam mengangkat fenomena yang terjadi di sejumlah negara maju seperti Korea Selatan dan Jepang, di mana banyak desa mengalami penurunan jumlah penduduk akibat urbanisasi besar-besaran.
“Banyak desa menjadi sepi karena masyarakat pindah ke kota untuk mencari penghidupan. Kita tidak ingin hal itu terjadi di Indonesia,” tegasnya.
Sebagai langkah antisipatif, ia mendorong optimalisasi program Koperasi Desa Merah Putih yang diinisiasi pemerintah pusat. Program ini diharapkan mampu memperkuat ekonomi desa sehingga masyarakat tidak perlu meninggalkan kampung halaman demi mencari pekerjaan.
“Permasalahan utama kita hari ini adalah ekonomi. Dengan koperasi yang kuat dan dikelola profesional, desa-desa akan tetap berkembang,” katanya.
Isu pemekaran wilayah di Kalimantan Timur juga menjadi topik hangat dalam reses tersebut. Beberapa wilayah yang sempat diwacanakan untuk dimekarkan antara lain Kutai Timur, Berau Pesisir Selatan dari Kabupaten Berau, Paser Selatan dan Kabupaten Paser, hingga sejumlah kawasan di Samarinda, Kutai Kartanegara (Kukar), dan Kutai Pesisir.
Namun demikian, Sofyan menegaskan bahwa seluruh proses tersebut masih dalam tahap pembahasan dan saat ini pemerintah pusat tengah melakukan moratorium atau penghentian sementara pemekaran daerah.
“Semua masih berproses. Kita harus realistis melihat kondisi fiskal dan kebijakan nasional yang saat ini masih menghentikan sementara pemekaran,” jelasnya.
Di akhir kegiatan, ia mengajak organisasi kepemudaan untuk aktif mengawal kebijakan pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi dan pembangunan daerah.
“Diskusi seperti ini penting agar kebijakan tidak hanya berhenti di pusat, tetapi benar-benar menyentuh masyarakat,” pungkasnya.
Reses tersebut menjadi ruang dialog antara wakil daerah dan generasi muda Bontang dalam merespons tantangan ekonomi, penguatan desa, serta dinamika pemekaran wilayah di Kalimantan Timur.
