KALTIMOKE, BONTANG – Fraksi Gerindra DPRD Kota Bontang menyoroti semakin terbatasnya ruang fiskal daerah dalam pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Pandangan tersebut disampaikan anggota Fraksi Gerindra, Rizky Rusdiansyah, dalam rapat kerja DPRD Bontang dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD 2026, di ruang rapat DPRD Bontang, Selasa (8/9/2026).
Rizky mengatakan, kondisi ekonomi, dinamika kebijakan fiskal pemerintah pusat, transfer ke daerah, realisasi APBD hingga semester pertama, serta kepastian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) 2025 berdasarkan hasil audit menjadi sejumlah faktor yang mempersempit ruang fiskal.
“Faktor-faktor inilah yang menjadi dasar pertimbangan perlu dilakukan perubahan anggaran,” ujarnya saat membacakan pandangan Fraksi Gerindra.
Di sisi pendapatan, Fraksi Gerindra mencatat pendapatan daerah secara umum mengalami peningkatan 1,49 persen dari target. Kenaikan tersebut terutama dipengaruhi pendapatan transfer yang meningkat 2,66 persen dari target.
Meski mengapresiasi capaian tersebut, Gerindra memberikan catatan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang justru mengalami penurunan 2,69 persen dari target. Penurunan juga terjadi pada pos lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 1,50 persen.
Gerindra menilai kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah agar tidak semakin bergantung pada pendapatan transfer.
“Pemerintah diharapkan terus berinovasi dan mengoptimalkan sektor-sektor yang menjadi sumber PAD,” katanya.
Selain itu, Fraksi Gerindra menyoroti penerimaan pembiayaan yang berkurang hingga 44,95 persen dari proyeksi. Kondisi tersebut dinilai menyebabkan koreksi pembiayaan lebih besar dibandingkan pendapatan yang diperoleh.
Gerindra juga mendorong evaluasi terhadap seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), khususnya terkait kontribusinya terhadap PAD.
Menurutnya, dividen BUMD merupakan salah satu sumber pendapatan daerah sehingga kinerja BUMD harus sebanding dengan penyertaan modal yang diberikan pemerintah.
“Evaluasi dan analisis terhadap seluruh kinerja BUMD perlu dilakukan, sehingga PAD yang dihasilkan sebanding dengan penyertaan modal yang diberikan,” tegasnya.
Dalam kondisi ruang fiskal yang terbatas, Gerindra meminta Pemkot Bontang menyusun kembali skala prioritas belanja secara cermat dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya yang tersedia.
Belanja yang memiliki dampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, kata Rizky, harus menjadi perhatian utama.
Gerindra turut mendorong percepatan digitalisasi administrasi, pelayanan, dan pembayaran sebagai upaya memperkuat pengawasan sekaligus mengendalikan penerimaan daerah.
Fraksi Gerindra menegaskan akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah agar setiap anggaran yang telah ditetapkan benar-benar digunakan sesuai peruntukannya.
“Fraksi Gerindra berkomitmen akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah,” pungkasnya.
