KALTIMOKE, BONTANG — Komisi C DPRD Kota Bontang menggelar rapat kerja bersama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkartan) Kota Bontang terkait program kegiatan tahun 2026, Senin (11/5/2026), di Ruang Rapat Sekretariat DPRD Kota Bontang.
Rapat dipimpin Ketua Komisi C DPRD Kota Bontang, Alfin Rausan Fikry, dan membahas sejumlah kebutuhan operasional guna menunjang pelayanan pemadam kebakaran dan penyelamatan di lapangan.
Kepala Disdamkartan Kota Bontang, Amiluddin, menyampaikan pihaknya masih menghadapi keterbatasan sarana operasional, khususnya kendaraan roda dua untuk menjangkau kawasan gang sempit dalam penanganan laporan gangguan seperti sarang tawon.
“kami sering ke lapangan menggunakan kendaraan pribadi anggota karena kendaraan roda dua dinas di pos tidak ada. Kami juga tidak bisa memberi BBM karena kendaraan dinas kebanyakan menggunakan solar,” ungkap Amiluddin dalam rapat tersebut.
Ia mengatakan kebutuhan kendaraan operasional menjadi penting mengingat petugas kerap menghadapi kondisi akses jalan yang sulit dijangkau mobil pemadam. Selain itu, layanan penyelamatan nonkebakaran juga terus meningkat setiap tahunnya.
Amiluddin berharap kebutuhan tersebut dapat menjadi perhatian dalam pembahasan anggaran mendatang agar pelayanan kepada masyarakat tetap optimal.
“Saya harap realisasi anggaran bisa aman agar pelayanan kepada masyarakat tetap maksimal, khususnya untuk daerah pesisir,” pungkasnya.
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi C DPRD Kota Bontang, Alfin Rausan Fikry, menegaskan pihaknya akan memperhatikan usulan kebutuhan operasional Disdamkartan dalam pembahasan anggaran 2026. Menurutnya, dukungan sarana dan prasarana sangat penting untuk menunjang kecepatan respons petugas saat melayani masyarakat.
Ia menilai keberadaan kendaraan roda dua operasional memang dibutuhkan, terutama untuk menjangkau wilayah padat penduduk dan kawasan pesisir yang memiliki akses terbatas. Selain itu, pelayanan pemadam kebakaran tidak hanya berkaitan dengan penanganan kebakaran, tetapi juga berbagai kondisi darurat lainnya yang membutuhkan respons cepat dari petugas.
“Jangan sampai petugas kita terkendala saat menjalankan tugas hanya karena keterbatasan fasilitas. Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas, sehingga kebutuhan operasional Damkar tentu akan menjadi perhatian kami dalam pembahasan anggaran ke depan,” tutup Alfin.
