KALTIMOKE, BONTANG – Ketua Komisi II DPRD Bontang, Rustam menilai manajemen keolahragaan yang ada di Kota Bontang kurang profesional. Seperti sistem pemberian hadiah atlet dan pembagian dana hibah untuk cabang olahraga (Cabor) yang tergabung dalam Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).
“Kami lihat manajemen keuangan belum profesional, seperti pemberian reward atlet dan dana hibah untuk cabor,” kata Rustam usai memimpin rapat kerja Komisi II bersama Dinas Pemuda, Olahraga dan pariwisata (Dispopar) Kota Bontang terkait Raperda Keolahragaan, Senin (25/10/2021).
Untuk itu, Politisi Partai Golkar ini minta agar pemberian hadiah kepada atlet yang berprestasi diatur dalam peraturan daerah. Menurutnya penting sebagai bentuk pembinaan terhadap atlet yang berprestasi.
Dia contohkan, seperti kejadian pada kegiatan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2021. Beberapa atlet berprestasi tidak mendapatkan penghargaan dari pemerintah daerahnya.
“Seperti kita lihat dimana-mana. Banyak atlet berprestasi, peraih mendali emas tapi pulangnya naik becak, naik taksi. Jadi seolah-olah tidak ada penghargaan,” terangnya.
Untuk pembagian dana hibah ke setiap cabor, Rustam agar masing-masing cabor mendapatkan anggaran sesuai kebutuhan. “Misalnya, olahraga beregu dan perorangan sekarang anggarannya sama. Harusnya kan dibedakan sesuai kebutuhan, jangan sesuai keinginan,” jelas Rustam.
Sementara, Kepala Bidang Olahraga Dispopar Kota Bontang Muhajir Nur mengatakan, pembahasan Perda Keolahragaan dengan DPRD sudah selesai. Sisa menunggu hasil koordinasi bagian hukum Pemerintah Kota Bontang dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
“Tadi sudah selesai dibahas. Tinggal menunggu hasil koordinasi bagian hukum dengan provinsi terkait harmonisasi peraturan,” jelas Muhajir.
