KALTIMOKE, BONTANG — Pemerintah Kota Bontang melakukan penyesuaian sejumlah program dalam APBD 2026 sebagai langkah penyelamatan fiskal. Kebijakan ini diambil untuk menutup defisit anggaran yang diperkirakan mencapai Rp150 miliar.
Wali Kota Neni Moerniaeni mengatakan, pemangkasan difokuskan pada program yang tidak menjadi prioritas. Langkah tersebut dinilai strategis guna menjaga kesehatan keuangan daerah.
“Program yang tidak prioritas akan disesuaikan. Itu langkah strategis agar keuangan daerah tetap sehat,” ujar Neni saat membuka Musrenbang RKPD 2027, Selasa (7/4/2026).
Ia menegaskan, penyesuaian dilakukan dengan mempertimbangkan urgensi serta dampaknya bagi masyarakat. Program yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik dipastikan tetap berjalan.
Menurut Neni, Pemkot Bontang tidak ingin mengambil risiko dengan menambah utang daerah. Selain itu, ketidakpastian penyaluran dana transfer dari pemerintah pusat menjadi faktor utama di balik kebijakan tersebut. “Kalau lebih salur bisa dipotong, kalau kurang salur belum tentu ditransfer,” jelasnya.
Usai pembukaan Musrenbang, Neni berencana memanggil sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) untuk membahas skema penutupan defisit tersebut.“Sehabis pembukaan Musrenbang RKPD, saya akan bertemu untuk mencari solusi terkait ini,” katanya.
Sejumlah proyek disebut-sebut masuk dalam daftar penyesuaian atau “pembintangan”. Di antaranya pembangunan lapangan minisoccer di Berbas Pantai senilai Rp13,8 miliar, pemasangan Aluminium Composite Panel (ACP) Kantor Wali Kota sebesar Rp5 miliar, serta rencana pengadaan mess di Jakarta dengan anggaran Rp8 miliar.
Pembangunan lapangan minisoccer sebelumnya merupakan bagian dari janji kepala daerah untuk menghadirkan sarana olahraga di 15 kelurahan. Sementara pemasangan ACP dirancang untuk menekan biaya pemeliharaan gedung kantor wali kota yang dinilai tinggi.
Adapun rencana pengadaan mess di Jakarta ditujukan sebagai solusi jangka panjang atas tingginya biaya sewa bangunan yang selama ini digunakan pemerintah daerah.
