KALTIMOKE, BONTANG — Pergantian kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dinilai belum cukup untuk mencegah kasus keracunan dalam pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) kembali terjadi di Kota Bontang.
Ketua Komisi B DPRD Kota Bontang, Rustam, mengatakan persoalan utama yang perlu dibenahi adalah sistem pengawasan makanan. Menurutnya, pengawasan harus dilakukan secara rutin dan melibatkan tenaga ahli gizi di setiap SPPG.
“Biar Kepala SPPG-nya dipecat semua, kalau pengawasan makanan ini tidak diawasi dengan ketat, pasti akan terjadi lagi hal seperti ini,” tegas Rustam, Kamis (27/8/2026).
Ia mengapresiasi respons cepat pemerintah yang mencopot dua pejabat SPPG sebagai tindak lanjut atas kasus tersebut. Namun, ia mengingatkan agar langkah tersebut tidak berhenti pada pergantian penanggung jawab.
“Terima kasih kepada pemerintah yang sudah memberikan respons cepat. Tetapi tidak sampai di sini. Kita memberikan respons cepat, harus setiap hari ada pemantauan,” ujarnya.
Rustam menilai ahli gizi memiliki peran penting dalam memastikan makanan yang diproduksi SPPG layak dikonsumsi sebelum didistribusikan ke sekolah.
“Korwil SPPG yang betul-betul mengawasi. Korwilnya turunkan ahli gizi di setiap SPPG. Sebelum didistribusikan harus ada ahlinya mengetahui bahwa makanan yang akan didistribusikan itu layak dimakan,” katanya.
Selain pemeriksaan makanan, ia meminta pengawasan dilakukan sejak bahan baku diterima, proses memasak, pengemasan, penyimpanan hingga makanan dikonsumsi siswa. Pengaturan waktu setiap tahapan, kata dia, harus menjadi bagian dari manajemen pelaksanaan MBG.
Rustam juga menegaskan bahwa kepala SPPG pada dasarnya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pelayanan, bukan menjadi pihak yang secara langsung memasak makanan.
“Karena itu, pembenahan sistem menjadi hal yang lebih penting dibanding sekadar mengganti personel,” terangnya.
