Perda Parkir Harus Jadi Dasar Penertiban, DPRD Siap Awasi Pelaksanaannya

by
Anggota DPRD Kota Bontang, Joni Alla Padang

KALTIMOKE, BONTANG – Anggota DPRD Bontang, Joni Alla Padang, menegaskan bahwa Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang penyelenggaraan parkir harus menjadi landasan hukum yang kuat untuk mewujudkan ketertiban parkir di Kota Bontang.

Joni menjelaskan, fungsi utama DPRD adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah. Sebagai mitra kerja Satpol PP, Komisi C akan mengontrol pelaksanaan Perda, termasuk memastikan penegakan aturan berjalan sesuai ketentuan setelah Peraturan Wali Kota (Perwali) sebagai aturan pelaksana diterbitkan.

“Ketika Perda ini sudah menjadi produk hukum dan aturan turunannya diterbitkan, maka itu menjadi dasar bagi kami untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya, termasuk fungsi Satpol PP dalam melakukan penindakan,” ujarnya pada Senin (6/7/2026).

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara Dinas Perhubungan dan Satpol PP dalam penegakan aturan parkir.

Menurutnya, seiring perkembangan Kota Bontang yang semakin pesat, aspek kenyamanan dan ketertiban lalu lintas harus menjadi prioritas utama.

Joni menilai persoalan parkir memang tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan lalu lintas. Namun, yang lebih penting adalah memastikan sistem pengawasan berjalan baik agar tidak lagi terjadi kebocoran dalam pengelolaan parkir yang berdampak pada penerimaan daerah.

“Petugas parkir juga harus menjadi bagian yang diawasi melalui Perda ini. Selama ini masih ada potensi kebocoran yang sulit dikontrol. Dengan adanya payung hukum yang jelas, pengawasan dan penindakan akan memiliki dasar yang lebih kuat,” katanya.

Meski mendukung penuh pembentukan Perda tersebut, Joni mengingatkan pemerintah daerah agar memperhitungkan kesiapan sarana, prasarana, serta dukungan anggaran dalam pelaksanaannya.

Menurutnya, regulasi yang baik harus diikuti kesiapan implementasi agar tujuan penataan parkir benar-benar tercapai.

“Kita harus menyusun Perda yang visioner. Tetapi di sisi lain, pemerintah juga harus memastikan kesiapan fasilitas dan anggaran agar aturan ini bisa dijalankan secara optimal,” tegasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

No More Posts Available.

No more pages to load.