KALTIMOKE, BONTANG – Persoalan antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU Bontang mulai bergeser dari isu distribusi BBM menjadi persoalan pelayanan publik. Kendaraan yang mengular hingga menggunakan badan jalan dinilai telah mengganggu aktivitas warga dan pelaku usaha.
Kondisi tersebut mendapat sorotan Ketua Komisi C DPRD Bontang Alfin Rausan Fikry. Ia mempertanyakan keseriusan pemerintah daerah menangani persoalan itu setelah sejumlah OPD teknis tidak hadir dalam rapat pembahasan penanganan antrean Pertalite, Jumat (28/8/2026), di Ruang Rapat DPMPTSP.
Menurut Alfin, persoalan antrean tidak dapat hanya dibebankan kepada Pertamina dan kepolisian. Pemerintah daerah, khususnya OPD yang memiliki kewenangan terhadap lalu lintas dan penggunaan badan jalan, harus ikut mengambil peran.
Ia menilai ketidakhadiran OPD teknis justru menunjukkan lemahnya koordinasi dalam merespons keluhan masyarakat yang sudah berlangsung di lapangan.
“Ini sudah bukan persoalan Pertalite semata. Ketika kendaraan mengantre sampai memakai badan jalan dan mengganggu usaha warga, pemerintah daerah harus hadir. Jangan sampai masyarakat sudah mengeluh, tapi OPD yang punya kewenangan justru tidak ada dalam pembahasan,” tegas Alfin.
Sorotan juga diarahkan kepada Dinas Perhubungan (Dishub) Bontang. Alfin mempertanyakan langkah konkret yang telah dilakukan Dishub menyikapi kendaraan yang mengantre di badan jalan.
Menurutnya, pengaturan lalu lintas harus berjalan beriringan dengan upaya menjaga ketersediaan dan distribusi BBM. Sebab, tanpa pengaturan di lapangan, antrean berpotensi terus menimbulkan persoalan baru.
“Dishub harus melihat ini sebagai persoalan lalu lintas, bukan menunggu sampai terjadi kemacetan atau kecelakaan. Kalau badan jalan sudah dipakai untuk antrean, harus ada pengaturan yang jelas,” ujarnya.
Alfin meminta kepolisian bersama OPD teknis segera memperkuat pengawasan di titik-titik yang kerap mengalami antrean panjang.
Ia menegaskan pemerintah daerah tidak cukup hanya memberikan penjelasan mengenai penyebab antrean. Masyarakat, kata dia, membutuhkan langkah konkret untuk memastikan aktivitas warga tetap berjalan.
“Yang dibutuhkan masyarakat sekarang itu tindakan. Pemerintah harus hadir mencari solusi bersama, karena dampaknya sudah ke mana-mana, mulai dari usaha warga, lalu lintas, sampai akses masyarakat,” pungkasnya.
