KALTIMOKE, BONTANG — Mewakili Wali Kota Bontang, Wakil Wali Kota Agus Haris secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) Kota Bontang Tahun 2027, Rabu (15/4/2026). Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Utama Kantor Wali Kota Bontang.
Musrenbang ini diselenggarakan oleh Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah sebagai upaya memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan dunia usaha dalam mendukung prioritas pembangunan daerah.
Dalam sambutannya, Agus Haris menyampaikan salam sekaligus permohonan maaf dari Wali Kota yang tidak dapat hadir karena agenda lain. Ia juga mengapresiasi kehadiran para peserta, termasuk perwakilan perusahaan dan sektor perbankan yang turut ambil bagian dalam forum tersebut.
“Forum ini sangat strategis untuk menyelaraskan program TJSLP dengan kebutuhan pembangunan Kota Bontang tahun 2027,” ujarnya.
Agus Haris mengungkapkan, kondisi keuangan daerah saat ini mengalami penurunan signifikan. Pendapatan daerah yang sebelumnya mencapai sekitar Rp3,2 triliun kini turun menjadi Rp1,9 triliun, bahkan berpotensi mengalami defisit pada 2026.
Menurutnya, situasi tersebut berdampak langsung pada terbatasnya pelaksanaan berbagai program pembangunan, khususnya di sektor infrastruktur dan sosial. Oleh karena itu, kolaborasi dengan dunia usaha melalui program TJSLP menjadi sangat penting.
Pemerintah Kota Bontang menetapkan sejumlah fokus pembangunan, di antaranya penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, penanganan stunting, serta penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta nelayan.
Selain itu, berbagai program sosial dan pendidikan juga terus didorong, seperti bantuan bagi lanjut usia (lansia), insentif bagi rukun tetangga (RT), serta dukungan untuk tenaga pendidik.
Agus Haris juga menegaskan komitmen pemerintah dalam mencapai target zero pengangguran pada 2030 serta penurunan angka stunting secara signifikan. Ia berharap perusahaan dapat berkontribusi aktif melalui program TJSLP yang terarah dan berkelanjutan.
“Kontribusi dunia usaha akan terus dipantau dan dievaluasi agar benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat,” tegasnya.
Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat tanggung jawab sosial bersama antara pemerintah dan sektor swasta dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Kota Bontang.
