KALTIMOKE, BONTANG – Kelangkaan gas elpiji 3 kilogram (kg) yang belakangan terjadi di sejumlah wilayah Kota Bontang menjadi sorotan Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam. Ia meminta persoalan tersebut segera ditangani dengan menelusuri akar masalah yang menyebabkan terganggunya pasokan gas bersubsidi di masyarakat.
Menurut Andi Faizal, langkah cepat diperlukan agar distribusi elpiji 3 kg dapat kembali berjalan normal dan warga tidak terus-menerus kesulitan memperoleh kebutuhan energi rumah tangga tersebut.
Ia mendorong Pemerintah Kota Bontang melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Bontang untuk meningkatkan koordinasi dengan seluruh pihak yang terlibat dalam rantai distribusi elpiji bersubsidi.
“Kami berharap Disperindagkop dapat segera berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait agar persoalan ini dapat diatasi secepatnya,” ujarnya, Rabu (17/6/2026).
Andi menekankan pentingnya pengawasan distribusi mulai dari tingkat agen, pangkalan hingga pengecer. Menurutnya, pengendalian yang ketat menjadi kunci untuk menjaga ketersediaan stok sekaligus memastikan harga jual tetap sesuai dengan ketentuan pemerintah.
Ia menilai lonjakan harga yang terjadi di lapangan menjadi indikasi bahwa terdapat persoalan dalam proses distribusi yang perlu segera dievaluasi.
“Jika mekanisme distribusinya berjalan sebagaimana mestinya, harga elpiji tidak akan melonjak jauh dari harga yang telah ditetapkan,” tegasnya.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul banyaknya laporan masyarakat mengenai sulitnya memperoleh gas melon dalam beberapa pekan terakhir. Selain stok yang terbatas, harga elpiji 3 kg di sejumlah lokasi disebut mencapai sekitar Rp40 ribu per tabung, jauh di atas harga yang seharusnya.
Akibat kondisi tersebut, tidak sedikit warga yang harus mendatangi beberapa pangkalan atau pengecer untuk mendapatkan elpiji bersubsidi yang menjadi kebutuhan utama rumah tangga maupun usaha mikro.
Andi Faizal menilai perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap jalur distribusi apabila persoalan ini terus berulang. Ia mengingatkan kemungkinan adanya penyimpangan dalam penyaluran maupun praktik penimbunan yang dapat memicu kelangkaan di tingkat masyarakat.
Menurutnya, pengawasan yang lebih ketat diperlukan agar distribusi elpiji tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Karena itu, DPRD Bontang mendesak instansi terkait segera mengambil langkah konkret guna memulihkan ketersediaan elpiji 3 kg di pasaran. Dengan pasokan yang kembali lancar, masyarakat diharapkan dapat memperoleh gas bersubsidi dengan mudah dan harga yang sesuai aturan.
Selain peran pemerintah daerah, ia juga menilai sinergi dengan aparat penegak hukum dan berbagai pihak terkait perlu diperkuat untuk mencegah potensi pelanggaran dalam proses distribusi.
“Fokus utama saat ini adalah memastikan pasokan tersedia, distribusi berjalan lancar, dan masyarakat yang berhak dapat memperoleh elpiji 3 kilogram dengan harga yang sesuai ketentuan,” pungkasnya.
