KALTIMOKE, BONTANG — Ketua Komisi B DPRD Bontang, Rustam, meminta distribusi LPG 3 kilogram mendapat pengawasan lebih ketat. Langkah tersebut dinilai penting agar gas bersubsidi bisa diterima masyarakat yang memang membutuhkan.
Menurut Rustam, penambahan jaringan gas (jargas) di Bontang diharapkan dapat membantu mengurangi penggunaan LPG 3 kilogram. Sebanyak 11.500 jargas baru juga telah dilengkapi dengan kompor.
“Sebanyak 11.500 jargas sudah ditambah lengkap dengan kompor. Jadi, untuk persoalan kelangkaan saya belum bisa memastikan. Yang pasti, pengawasan ke depan harus lebih diperketat,” ujar Rustam saat dikonfirmasi, Sabtu (15/8/2026).
Ia menjelaskan LPG 3 kilogram tetap dibutuhkan masyarakat kurang mampu dan pelaku usaha mikro. Gas tersebut antara lain digunakan pedagang makanan dan pelaku UMKM untuk menjalankan usaha mereka.
Rustam juga meminta agar LPG bersubsidi tidak digunakan secara berlebihan atau dijadikan barang dagangan untuk mendapatkan keuntungan.
“Ke depan, gas melon ini lebih berfungsi sebagai cadangan, terutama bagi pelaku usaha yang berjualan menggunakan gerobak dan harus berpindah-pindah tempat,” katanya.
Tambahan kuota LPG 3 kilogram tahun ini, menurut Rustam, dapat menjadi bahan evaluasi pemerintah untuk menentukan kebutuhan pada tahun depan. Karena itu, distribusi LPG perlu dicatat dan diawasi dengan baik.
Ia juga menilai Bontang memiliki potensi besar sebagai kota berbasis gas. Pengelolaan energi di daerah tersebut harus dilakukan secara tertib agar manfaatnya bisa dirasakan masyarakat.
“Bontang ke depan akan menjadi proyek kota gas. Insyaallah, Bontang bisa menjadi kota gas,” ujarnya.
Selain pengawasan, Rustam menilai edukasi kepada masyarakat juga penting. Warga perlu mengetahui perbedaan LPG subsidi dan nonsubsidi agar penggunaannya sesuai dengan peruntukan.
Ia berharap pengawasan tidak hanya dilakukan pada agen dan pangkalan, tetapi juga sampai kepada pengguna akhir. Dengan begitu, LPG 3 kilogram dapat benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak mendapatkan subsidi.
