KALTIMOKE, BONTANG – Pemerintah Kota Bontang bergerak cepat soal ancaman buaya liar yang kerap muncul di kawasan sungai dan pesisir membuat. Wali kota Bontang Neni Moerniaeni menggelar rapat Koordinasi Khusus bersama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan serta BPBD di ruang kerjanya, Rabu (4/3/2026) siang.
Rapat tersebut turut dihadiri Pj Sekda Akhmad Suharto, Kepala Damkartan Amiluddin, Kepala BPBD Usman, serta Lurah Guntung Denny Febrian dan Lurah Loktuan, Supriadi, dimana dua wilayah yang belakangan menjadi sorotan akibat kemunculan buaya.
Wali Kota Bontang menegaskan, “Kami ingin penanganan buaya liar di Bontang berjalan cepat, terkoordinasi, sesuai regulasi, dan tetap menjaga keseimbangan antara keselamatan warga serta kelestarian ekosistem.”Ujar Bunda Neni.
Sepanjang 2025, tercatat sekitar 25 kasus kemunculan buaya di Bontang, Angka ini menunjukkan tren peningkatan yang tak bisa lagi dianggap biasa. Peristiwa paling menyita perhatian terjadi pada 28 Februari 2026 di Loktuan, saat seorang anak usia 10-12 tahun diserang buaya ketika bermain di perairan. Insiden itu menjadi alarm keras bagi pemerintah dan masyarakat.
Kondisi geografis Bontang dan penyempitan habitat alami disinyalir menjadi penyebab predator ini mendekati permukiman. Meski upaya sosialisasi dan penangkapan telah dilakukan, Pemkot masih menghadapi kendala regulasi dan keterbatasan peralatan medis hewan (bius).
Guna mengatasi hambatan teknis dan legalitas penangkapan, Pemkot Bontang segera berkonsultasi dengan Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Samarinda serta kementerian terkait. Fokus utama pemerintah saat ini adalah mempercepat evakuasi buaya yang meresahkan tanpa melanggar regulasi konservasi.
