KALTIMOKE, BONTANG – Fraksi Amanat Demokrat Bergelora DPRD Kota Bontang menilai penurunan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sinyal bahwa ketergantungan fiskal Bontang terhadap dana transfer pemerintah pusat masih tinggi.
Dalam pandangan umum terhadap perubahan APBD 2026, Muhammad Irfan menyebut target PAD Bontang turun 2,69 persen atau sekitar Rp9,99 miliar.
Meski masih dianggap dalam koridor wajar, Fraksi meminta Pemkot Bontang tidak menjadikan kondisi tersebut sebagai sesuatu yang biasa.
“Penurunan ini menjadi peringatan bahwa ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat masih sangat tinggi dan perlu diantisipasi,” kata Irfan dalam rapat paripurna DPRD Bontang, Selasa (8/9/2026).
Fraksi mendorong pemerintah lebih agresif mencari sumber-sumber pendapatan baru.
Digitalisasi pelayanan pajak dan retribusi, optimalisasi aset daerah, hingga penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dinilai perlu dimaksimalkan.
Menurut Fraksi, penguatan PAD menjadi penting untuk menjaga ruang fiskal daerah di tengah perubahan kemampuan pendanaan.
Pemerintah juga diminta memastikan setiap potensi pendapatan dikelola secara optimal dan transparan.
Selain persoalan PAD, Fraksi Amanat Demokrat Bergelora meminta Pemkot memperketat pengendalian belanja agar keterbatasan fiskal tidak berujung pada program yang tumpang tindih maupun pemborosan anggaran.
