KALTIMOKE, BONTANG – Anggota DPRD Kota Bontang, Nursalam, menyoroti minimnya kehadiran kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dalam rapat paripurna DPRD Bontang yang digelar Senin (7/9/2026).
Nursalam menilai ketidakhadiran sejumlah kepala OPD menjadi persoalan karena agenda paripurna membahas nota keuangan dan rancangan perubahan APBD yang berkaitan langsung dengan kebutuhan anggaran masing-masing perangkat daerah.
Menurutnya, kepala OPD maupun minimal sekretaris atau kepala bidang semestinya hadir untuk memahami pembahasan anggaran yang nantinya akan menjadi dasar pelaksanaan program di masing-masing instansi.
“Yang dibahas ini menyangkut anggaran untuk perangkat daerah, bukan semata-mata kepentingan kepala daerah dan DPRD. Kepentingannya juga ada di OPD,” ujarnya.
Ia meminta Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni memberikan teguran sekaligus instruksi kepada jajaran OPD agar lebih aktif menghadiri rapat paripurna, khususnya agenda yang berkaitan dengan kepentingan perangkat daerah.
Nursalam memaklumi dan memahami apabila pejabat terkait sedang menjalankan tugas di luar daerah.
Namun, menurutnya, apabila berada di dalam daerah, kehadiran dalam agenda DPRD yang berkaitan dengan anggaran semestinya menjadi perhatian.
“Kami mohon Ibu Wali Kota menegur dan menginstruksikan agar rapat-rapat paripurna yang terkait dengan kepentingan OPD dapat dihadiri,” tegasnya.
