KALTIMOKE, BONTANG – Anggota DPRD Kota Bontang, Muhammad Sahib, menyentil kinerja Dinas Perhubungan (Dishub) yang dinilainya belum serius menggarap potensi pendapatan dari sektor parkir.
Ia menegaskan pemerintah tidak boleh kalah dengan pengelola parkir liar yang justru lebih mampu menguasai titik-titik strategis di Kota Bontang.
Menurut Sahib, rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi parkir bukan disebabkan minimnya potensi, melainkan lemahnya pengelolaan dan pemetaan lokasi parkir oleh Dishub.
“Jangan sampai pemerintah kalah dengan parkir liar. Banyak titik yang setiap hari menghasilkan uang, tetapi tidak ada kontribusinya ke daerah. Itu yang harus dibenahi,” tegasnya saat di temui pada Selasa (4/8/2026).
Ia menyebut sejumlah lokasi seperti Pasar Seng Tanjung Limau, Pasar Berbas, Pasar Malam, kawasan Ramayana, Pelabuhan Loktuan hingga pusat-pusat kuliner sebagai kawasan yang memiliki potensi besar untuk mendongkrak PAD jika dikelola secara resmi.
Sahib mencontohkan kawasan Pasar Seng Tanjung Limau yang setiap hari dipadati kendaraan. Namun, menurutnya, seluruh pendapatan parkir di lokasi tersebut belum masuk ke kas daerah.
“Setiap hari kendaraan ramai keluar masuk. Yang menikmati hasilnya bukan daerah. Masyarakat menanggung kemacetan, tetapi PAD yang masuk justru tidak ada,” katanya.
Ia menolak alasan keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang selama ini kerap disampaikan Dishub. Menurutnya, pemerintah cukup menyusun regulasi dan menggandeng pengelola parkir yang sudah ada agar sistem penarikan retribusi menjadi legal dan terukur.
“Tidak harus menambah personel. Mereka yang selama ini mengelola parkir bisa diajak bekerja sama. Pemerintah tinggal membuat aturan, menyediakan kupon atau sistem pembayaran, lalu mereka menyetor sesuai mekanisme yang disepakati,” ujarnya.
Selain itu, Sahib mendorong penerapan sistem parkir elektronik di titik-titik yang dinilai memungkinkan agar kebocoran pendapatan dapat ditekan. Sementara lokasi yang belum siap dapat tetap menggunakan sistem manual dengan pengawasan yang jelas.
Ia menilai persoalan utama bukan terletak pada keterbatasan SDM, melainkan kurangnya kreativitas dan keseriusan pemerintah dalam mengelola potensi parkir.
“Persoalannya bukan kekurangan personel, tetapi kurang kreatif dan belum maksimal bekerja. Kalau dikelola dengan serius, sektor parkir bisa menjadi sumber PAD yang jauh lebih besar bagi Kota Bontang,” pungkasnya.
