KALTIMOKE, BONTANG – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bontang kembali menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan kebijakan kompensasi layanan bagi masyarakat yang mengalami ketidaksesuaian standar pelayanan.
Kebijakan ini disampaikan oleh Kepala DPMPTSP Kota Bontang, Aspiannur, sebagai bagian dari upaya memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kepuasan masyarakat dalam setiap proses pelayanan perizinan maupun non-perizinan.
Dalam ketentuan yang diberlakukan, masyarakat yang tidak mendapatkan pelayanan setelah menunggu selama 10 menit tanpa adanya informasi atau penjelasan berhak menerima bentuk kompensasi berupa permohonan maaf dan minuman dari petugas layanan.
Sementara itu, apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, pemohon layanan berhak memperoleh beberapa bentuk kompensasi, di antaranya permohonan maaf resmi, prioritas layanan tanpa antrean pada kesempatan berikutnya, serta pemberian souvenir sebagai bentuk apresiasi dan permintaan maaf dari instansi.
Selain itu, DPMPTSP juga menegaskan bahwa setiap laporan ketidaksesuaian layanan akan ditindaklanjuti melalui evaluasi internal. Langkah ini dilakukan untuk mengidentifikasi kendala di lapangan sekaligus memperbaiki sistem pelayanan agar lebih responsif dan efisien.
“Setiap masukan dari masyarakat menjadi bahan evaluasi penting bagi kami untuk terus berbenah,” ungkap Aspiannur, Senin (22/6/2026).
Melalui skema kompensasi ini, DPMPTSP Kota Bontang berharap dapat meningkatkan kepercayaan publik sekaligus memperkuat budaya pelayanan prima di lingkungan pemerintahan.
Dengan pendekatan yang lebih humanis dan responsif, layanan publik diharapkan tidak hanya sekadar memenuhi prosedur, tetapi juga menghadirkan pengalaman yang lebih baik bagi masyarakat Kota Bontang.
