KALTIMOKE, BONTANG – Provinsi Kalimantan Timur hari ini tidak sedang berjalan di atas karpet merah yang landai. Sejak pelantikan Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji pada Februari lalu, ekspektasi publik melambung tinggi, berkejaran dengan deru mesin pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang terus berdenyut di jantung tanah Borneo.
Dalam situasi transisi yang krusial ini, Kaltim tidak butuh sekadar administrasi yang rapi, tapi sebuah akselerasi.
Belakangan, diskursus publik riuh menyoal komposisi Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Kritik bermunculan, mulai dari aspek politis hingga sentimen personal. Sebagai bagian dari demokrasi, kritik adalah nutrisi.
Namun, jika kita terjebak terlalu lama dalam polemik “siapa yang duduk”, kita berisiko kehilangan fokus pada pertanyaan yang lebih substansial: “apa yang akan mereka hasilkan?”
Kepercayaan dan Kecepatan
Dalam ilmu manajemen organisasi, seorang pemimpin yang memikul beban target besar seringkali membutuhkan inner circle dengan tingkat kepercayaan (trust) yang tinggi.
Mengapa? Karena kecepatan eksekusi berbanding lurus dengan kesamaan frekuensi. Gubernur Rudy tampaknya sedang bertaruh dengan reputasi politiknya sendiri. Dengan menempatkan orang-orang yang ia percaya di TGUPP, ia sebenarnya sedang memangkas jalur birokrasi yang panjang agar visi besarnya tidak tersumbat di meja-meja administratif.
Ini bukan soal membenarkan nepotisme atau eksklusivitas. Ini adalah soal tanggung jawab mutlak. Justru dengan menunjuk orang-orang terdekat, beban moral yang dipikul Gubernur jauh lebih besar. Jika TGUPP gagal menunjukkan performa, maka “harga” yang harus dibayar oleh Gubernur adalah hilangnya kepercayaan publik secara permanen.
Menagih “Output” ketimbang “Input”
Sudah saatnya kita menggeser perdebatan dari urusan input (siapa personilnya) menjadi urusan output (apa capaiannya). Publik berhak, bahkan wajib, menagih KPI (Key Performance Indicators) yang ketat dari tim ini. Kita butuh melihat bagaimana TGUPP mampu menyelesaikan sengketa lahan, mempercepat investasi lokal, hingga memastikan buruh dan warga Kaltim tidak hanya jadi penonton di tengah megaproyek nasional.
Ketegangan komunikasi yang sempat terjadi dengan beberapa elemen politik, jika dilihat dengan kepala dingin, hanyalah dinamika “gangguan cuaca” dalam perjalanan jauh. Yang dibutuhkan Kaltim saat ini adalah stabilitas dan sinergi. Energi daerah ini terlalu mahal jika hanya habis untuk memperdebatkan analogi diksi di ruang publik.
Penutup
Pada akhirnya, sejarah tidak akan mencatat siapa saja yang duduk di dalam tim penasihat seorang Gubernur. Sejarah hanya akan mencatat apakah di masa kepemimpinannya, rakyatnya menjadi lebih sejahtera, infrastrukturnya tuntas, dan daerahnya berdaulat secara ekonomi.
Mari kita beri ruang bagi “Rezim Hasil” ini untuk bekerja. Biarkan waktu dan capaian nyata yang menjadi hakim tertinggi bagi efektivitas TGUPP. Karena pada akhirnya, keberhasilan pembangunan Kaltim adalah kemenangan kita semua, melampaui segala sekat sentimen personal maupun politik. (*)
*Oleh : Sudirman Saddu – Presidium KAHMI Bontang
