KALTIMOKE, BONTANG – DPRD Kota Bontang berencana memperketat pemantauan terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya pada aktivitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pengawasan ini akan dilakukan secara rutin untuk memastikan seluruh tahapan penyediaan makanan memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.
Rencana tersebut disusun setelah sebelumnya muncul persoalan kesehatan yang diduga berkaitan dengan makanan MBG yang dikonsumsi sejumlah pelajar. Kondisi itu mendorong DPRD untuk melihat lebih jauh proses penyelenggaraan program, mulai dari penyiapan bahan makanan hingga hidangan diterima oleh siswa.
Ketua DPRD Kota Bontang, Andi Faiz Sofyan Hasdam, menegaskan bahwa setiap pihak yang terlibat harus menjalankan pekerjaan berdasarkan prosedur yang berlaku. Ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) maupun SPPG, menurut dia, tidak boleh sekadar menjadi dokumen administratif.
Ia menyebut penerapan standar harus mencakup seluruh rangkaian kegiatan, termasuk pengolahan makanan, proses pengemasan, pengiriman menuju sekolah, serta penanganan makanan sebelum dikonsumsi para siswa.
“Ketentuan yang telah ditetapkan BGN dan SPPG harus menjadi pedoman dalam seluruh proses, mulai dari pengelolaan dan persiapan makanan sampai tahap pengiriman serta penyajiannya,” kata Andi Faiz, Rabu (19/8/2026).
Untuk memastikan ketentuan tersebut berjalan di lapangan, DPRD Bontang akan melakukan inspeksi secara berkala. Pemeriksaan langsung itu ditujukan untuk mengetahui kondisi sebenarnya di SPPG maupun pada pihak yang menjadi mitra penyedia makanan.
Pemantauan tidak hanya menyangkut kondisi makanan. DPRD juga akan melihat penerapan kebersihan, mekanisme pengiriman, keamanan selama perjalanan, hingga tata cara makanan dibagikan kepada siswa.
“Pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh. Kebersihan, pengangkutan makanan, sampai proses distribusi di sekolah akan menjadi perhatian. Karena itu, sidak akan dilakukan secara rutin,” ujarnya.
Menurut Andi Faiz, pemerintah daerah mempunyai peran penting dalam memastikan ketentuan BGN diterapkan dalam pelaksanaan MBG di wilayahnya. Sementara itu, pihak yang menyediakan makanan menjalankan kewajibannya melalui kerja sama yang telah dibuat dengan SPPG.
Atas dasar itu, DPRD memandang pengawasan tidak cukup dilakukan setelah makanan tiba di sekolah. Setiap tahapan dalam rantai penyediaan perlu mendapat perhatian agar potensi persoalan dapat diketahui lebih awal.
DPRD juga mendorong agar kejadian sebelumnya dijadikan bahan pembenahan. Penanganan terhadap persoalan yang telah terjadi dinilai belum cukup apabila tidak disertai evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelaksanaan program.
Andi Faiz mengatakan masyarakat membutuhkan kepastian mengenai keamanan makanan yang diberikan kepada anak-anak. Karena itu, komunikasi antara penyelenggara program, pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat perlu diperkuat.
“Kekhawatiran yang muncul setelah kejadian sebelumnya harus dijawab melalui komunikasi yang terbuka. Masyarakat perlu memperoleh penjelasan yang dapat memberikan kepastian,” tuturnya.
Ia menambahkan, keterbukaan informasi dapat membantu menjaga kepercayaan publik terhadap program MBG. Orang tua siswa, khususnya, perlu mengetahui bagaimana makanan disiapkan dan standar apa saja yang digunakan untuk memastikan makanan tersebut aman sebelum diberikan kepada anak.
DPRD berharap seluruh mitra SPPG tidak mengabaikan masukan yang datang dari masyarakat. Berbagai keluhan dan saran dinilai dapat menjadi dasar untuk memperbaiki mekanisme pelayanan sekaligus meningkatkan mutu pelaksanaan MBG di Bontang.
“Yang kami harapkan adalah hubungan antara mitra penyelenggara dan masyarakat semakin terbuka. Dengan perbaikan tersebut, kualitas makanan yang diterima anak-anak dapat terus ditingkatkan dan kepercayaan orang tua terhadap program ini semakin kuat,” pungkas Andi Faiz.
