KALTIMOKE, BONTANG – DPRD Bontang mulai memberi sinyal keras kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang dinilai bisa memperberat kondisi fiskal daerah pada 2027 mendatang.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Bontang, Ubayya Bengawan, menegaskan bahwa banyaknya SILPA justru berasal dari belanja rutin internal OPD yang seharusnya mudah direalisasikan, seperti belanja pegawai dan administrasi kantor.
Menurut Ubayya, kondisi tersebut menjadi alarm serius karena keuangan daerah diprediksi semakin terbatas dalam dua tahun ke depan. Bahkan, ia memperkirakan APBD Bontang 2027 hanya berada di kisaran Rp1,5 triliun apabila tidak ada tambahan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
“Kalau tidak ada Bankeu, APBD kita hanya sekitar Rp1,5 triliun. Sementara mandatory spending tetap harus dipenuhi, belum lagi belanja pegawai yang terus naik,” ujarnya usai rapat kerja bersama sejumlah OPD di Kantor BPKAD, Sabtu (9/5/2026).
Ia menjelaskan, sebagian besar SILPA OPD muncul dari kegiatan rutin internal yang penyerapannya rendah. Bahkan, ada OPD yang mencatat SILPA hingga Rp1 miliar hanya dari belanja internal.
“Ini yang harus dievaluasi. Jangan sampai anggaran besar disiapkan, tapi akhirnya tidak terserap dan menjadi SILPA,” katanya.
Ubayya menilai rendahnya serapan anggaran bukan sekadar persoalan administrasi, tetapi berdampak langsung terhadap efektivitas program pemerintah dan pelayanan masyarakat. Jika dibiarkan, target menekan SILPA hingga tiga persen pada tahun depan dinilai sulit tercapai.
“Kalau pola seperti ini terus terjadi, ya siap-siap saja tiarap,” tegas Wakil Ketua Komisi A DPRD Bontang tersebut.
Dalam proyeksi APBD 2027, pemerintah daerah disebut tetap harus mengalokasikan anggaran untuk sektor pendidikan sebesar 20 persen dan infrastruktur sekitar 40 persen sesuai ketentuan mandatory spending. Kondisi itu membuat ruang fiskal semakin sempit.
Karena itu, ia meminta OPD lebih realistis dalam menyusun kebutuhan anggaran, terutama untuk belanja pegawai dan kegiatan rutin yang selama ini kerap menjadi penyumbang SILPA.
“Saya sarankan OPD jangan hanya menerima anggaran. Hitung benar-benar kemampuan pelaksanaannya. Kalau memang tidak bisa dijalankan, lebih baik ditolak,” pungkasnya.
