KALTIMOKE, BONTANG – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bontang mempertanyakan realisasi Bantuan Sosial (Bansos) tahun anggaran 2022.
Abdul Malik selaku Wakil Ketua Komisi III DPRD Bontang mengatakan, dalam pandangan umum fraksi, total anggaran Bansos berupa BLT di tahun 2022 ada sebanyak Rp 4,681 miliar. Namun, jumlah tersebut baru terealisasi Rp 2,765 miliar atau setara 56,87 persen.
Sehingga pihaknya mempertanyakan kepada Pemkot apa saja alasannya sehingga realisasi anggaran tidak terserap maksimal. Padahal menurutnya, anggaran yang cukup besar itu seharusnya bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk masyarakat.
“Apa Bansos tidak ada penerimanya sampai realisasi hanya setengah dari perkiraan. Kenapa capaiannya hanya segitu, hambatannya apa ?,” tanya Abdul Malik saat rapat kerja pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022, di Sekretariat DPRD Bontang, Selasa (06/06/2023).
Menanggapi itu, Wakil Wali Kota Bontang Najirah menjelaskan, kecilnya serapan anggaran Bansos itu disebabkan karena terbaginya anggaran. Ada di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Disnos-PM), dan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan).
“Untuk Dinsos-PM belanja Bansos, yaitu BLT BBM dari periode Oktober, November, dan Desember sesuai SE Menedagri nomor 500/2316/IJ 2022. Sementara, di Dinas Perkimtan alokasi bansos diperuntukkan untuk kegiatan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota. Namun, karena minim ada bencana sehingga tidak terserap semua,”ungkapnya.
Dalam hal ini Abdul Malik menilai, tidak terserapnya anggaran tersebut sangat merugikan masyarakat. Ia meminta agar Pemkot melakukan evaluasi pada bagian administrasi institusi pemerintah dari atas sampai bawah.
“Harus ada evaluasi dan bimbingan ataupun masukan biar tahu kendalanya. Karena mestinya dana itu bisa terserap maksimal untuk masyarakat tapi ini kenapa tidak terserap,”pintanya.
