KALTIMOKE, BONTANG – Pemerintah Kota Bontang bersama DPRD Kota Bontang resmi menyepakati perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025. Kesepakatan ini ditandatangani dalam Rapat Paripurna ke-12 masa persidangan I DPRD Kota Bontang, Kamis (7/8/2025), di Auditorium 3D Jalan Awang Long.
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, dalam sambutannya menekankan pentingnya menyelaraskan kebijakan anggaran dengan kondisi sosial dan ekonomi yang berkembang. Ia menyatakan bahwa perubahan KUA dan PPAS 2025 disusun dengan mempertimbangkan masukan masyarakat dan dinamika lapangan.
“Melalui diskusi yang mendalam, kita telah berhasil menyelaraskan prioritas pembangunan, menyesuaikan alokasi anggaran, dan memastikan setiap program yang dirancang benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat,” ungkap Neni.
Kata dia, perubahan anggaran ini akan difokuskan pada sektor-sektor prioritas seperti infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta peningkatan layanan publik.
“Transparansi dan partisipasi publik menjadi dasar dalam penyusunan rancangan ini, agar program-program pembangunan dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas,” timpalnya.
Penyesuaian KUA dan PPAS dilakukan sebagai respons atas sejumlah perubahan kondisi yang tidak sesuai dengan asumsi awal tahun anggaran. Di antaranya adalah peningkatan proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp137,15 miliar, serta belanja daerah yang naik sebesar Rp153,15 miliar. Dengan adanya peningkatan tersebut, pemerintah memiliki ruang fiskal tambahan untuk memperkuat program-program sosial, mempercepat pemerataan pembangunan, serta menjawab tantangan kesejahteraan warga di berbagai sektor.
“Saya yakin, dengan semangat kebersamaan ini, kita akan mampu mewujudkan APBD yang berpihak kepada rakyat, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik,” Tambah Neni.
Dengan telah ditandatanganinya perubahan KUA dan PPAS ini, Pemerintah Kota Bontang kini bersiap menyusun Perubahan APBD 2025 yang diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung.
“Kita optimis bahwa perubahan ini bukan hanya soal anggaran, tapi tentang harapan masyarakat yang harus dijawab dengan kebijakan nyata,” tutup Neni.
