KALTIMOKE, BONTANG – Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, menegaskan komitmen Pemerintah Kota Bontang untuk mencapai Zero Kemiskinan pada 2029. Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Penanganan dan Validasi Data Kemiskinan yang digelar pada Jumat pagi, (8/8/2025) di Ruang Rapat Lantai 2 Kantor BPKAD Kota Bontang.
Rapat ini melibatkan sejumlah pejabat dan stakeholder terkait, termasuk Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Dasuki, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bontang, Widiyantono, serta sejumlah kepala dinas dan camat di lingkungan Pemkot Bontang.
Acara tersebut menjadi kelanjutan dari pembahasan mengenai sinkronisasi dan pemutakhiran data kemiskinan di Kota Bontang, sebagai bagian dari visi besar pemerintah daerah untuk mengeliminasi kemiskinan ekstrem hingga Desil 1 pada 2029.
Dalam arahannya, Agus Haris menjelaskan bahwa proses pendataan telah berjalan di tingkat RT hingga kelurahan, dan data yang terkumpul saat ini telah berada di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang.
Menurut Agus Haris, hasil sementara menunjukkan bahwa kategori fakir miskin ekstrem (Desil 1) sudah tidak lagi ditemukan di Bontang. Namun, ia menegaskan pentingnya verifikasi lapangan untuk memastikan keakuratan data, yang akan dilakukan mulai 31 Agustus 2025 mendatang.
Salah satu langkah verifikasi ini adalah pencabutan stiker rumah miskin yang tidak sesuai, yang akan melibatkan aparat kelurahan, TNI, Karang Taruna, dan mahasiswa.
“Kita akan pastikan bahwa tidak ada lagi rumah miskin yang tidak sesuai data. Ini adalah langkah penting menuju Bontang Zero Kemiskinan 2029,” ujar Agus Haris dengan tegas.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang, drg. Toetoek Pribadi Ekowati, menambahkan bahwa proses pendataan lapangan sudah dilakukan dua kali dan hasil sementara menunjukkan bahwa warga kategori Desil 1 sudah tidak ada lagi,
“Bahkan kemungkinan warga Desil 2 juga sudah tidak ditemukan. Meski begitu, karena standar desil ditetapkan oleh Kementerian Sosial, pemutakhiran data ini memerlukan pembahasan lebih lanjut bersama BPS untuk validasi,” terangnya.
Disisi lain, Kepala BPS Kota Bontang, Widiyantono, mengungkapkan bahwa desil ditentukan berdasarkan data tunggal ekonomi (detisime) yang mencakup 39 variabel, seperti kondisi rumah, aset, dan faktor individu rumah tangga. Data ini terbagi dalam 10 desil dan hanya Kementerian Sosial yang memiliki akses penuh terhadap sistem detisime.
Menurut Widiyantono, dari 27.000 Kepala Keluarga (KK) yang tercatat dalam data awal Kementerian Sosial, sebanyak 24.000 KK telah diverifikasi. Proses verifikasi ini akan dilanjutkan oleh tim lapangan khusus yang ditugaskan oleh Pemkot Bontang. Data yang sudah diverifikasi akan disandingkan dengan data dari BPS untuk memastikan kesesuaian.
“Proses finalisasi dan verifikasi data dijadwalkan selesai pada 15 Agustus 2025, dengan verifikasi lapangan akan berlangsung selama 10 hari setelah data final diterima dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang,” terangnya.
Kemudian, Hasil verifikasi yang akurat dan valid nantinya akan segera dilaporkan kepada Wali Kota Bontang, untuk kemudian dibahas kembali bersama BPS dan dikirim ke Kementerian Sosial sebagai data resmi yang akan digunakan dalam pengambilan kebijakan.
Rapat koordinasi ini menjadi bukti nyata bahwa Pemerintah Kota Bontang bertekad untuk mengentaskan kemiskinan dan mewujudkan visi besar Kota Bontang menuju Zero Kemiskinan 2029.
Verifikasi lapangan yang dimulai pada akhir bulan Agustus diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang situasi kemiskinan di lapangan. Semua pihak diharapkan berperan aktif dalam memastikan program ini berjalan sukses.(*)
