KALTIMOKE, BONTANG — Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Dispopar) Kota Bontang, Eko Mashudi, menegaskan bahwa lapak di kawasan Berbas Pantai hanya diperuntukkan sebagai tempat berjualan, bukan untuk dijadikan tempat tinggal.
Eko menyampaikan bahwa pihaknya telah memperkuat aturan terkait penggunaan lapak tersebut. Namun, di lapangan masih ditemukan sejumlah pedagang yang menyalahgunakan fungsi lapak dengan menjadikannya sebagai hunian.
“Saya sudah tegaskan, lapak di Berbas Pantai itu tidak boleh dijadikan tempat tinggal, hanya untuk berjualan. Tapi memang ada beberapa yang masih digunakan untuk tinggal,” ujarnya, Senin (6/4/2026).
Sebagai langkah penertiban, Dispopar akan memperketat penerapan nota kesepahaman (MoU) serta memberikan teguran kepada para pedagang yang melanggar. Ia menegaskan bahwa tindakan ini bukan bentuk pengusiran sepihak.
“Kami tidak serta-merta mengusir. Kami lakukan melalui tahapan, mulai dari MoU hingga teguran,” jelasnya.
Selain itu, Eko juga mengingatkan para pedagang agar disiplin dalam membayar retribusi. Menurutnya, keterlambatan pembayaran masih sering terjadi, bahkan hingga berbulan-bulan.
“Kami ingatkan retribusi jangan sampai terlambat. Selama ini ada yang menunggak sampai beberapa bulan,” katanya.
Ia menambahkan, jika tunggakan tidak segera diselesaikan, hal tersebut dapat berdampak pada pengelolaan aset daerah. Bahkan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berpotensi melakukan penagihan apabila aset yang dikelola tidak memberikan kontribusi pendapatan.
“Kalau tidak dilunasi, nanti bisa jadi temuan. BPK bisa menilai aset daerah tidak menghasilkan. Bahkan bisa muncul anggapan pungli kalau uangnya tidak masuk ke kas daerah,” tegasnya.
Dispopar Bontang berharap para pedagang dapat mematuhi aturan yang telah ditetapkan demi menjaga ketertiban kawasan wisata serta transparansi pengelolaan keuangan daerah.
