KALTIMOKE, BONTANG – Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan (DKUMPP) Bontang menyambut baik peluncuran kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang dirangkai dengan Peringatan Hari Koperasi Nasional ke-78 Tahun 2025, oleh Presiden Republik Indonesia.
Plt Kepala DKUMPP Bontang, Asdar Ibrahim melalui Kepala Bidang Koperasi, Takwin menyampaikan bahwa langkah ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat ekonomi kerakyatan, khususnya di tingkat desa dan kelurahan.
Ia juga menegaskan bahwa Kota Bontang menjadi daerah pertama di Indonesia yang telah menyelesaikan proses badan hukum Koperasi Merah Putih, sejak 14 Juni 2025 lalu.
“Kami sangat mendukung penuh program nasional ini. Hadirnya Koperasi Merah Putih diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru, sehingga angka pencari kerja di Bontang dapat menurun dengan adanya unit-unit usaha di setiap koperasi,” ujarnya, Jumat (31/10/2025).
Selain membuka peluang kerja, keberadaan koperasi tersebut diyakini dapat memperkuat perputaran ekonomi di tingkat kelurahan.
Menurut Asdar, koperasi ini akan berperan dalam meningkatkan daya tukar petani dan nelayan, memutus mata rantai kemiskinan, serta membantu menekan inflasi daerah.
DKUMPP Bontang berkomitmen untuk terus memberikan pembinaan dan pendampingan bagi para pengurus koperasi agar lebih solid, profesional, dan berorientasi pada kesejahteraan anggota.
“Semoga kehadiran Koperasi Merah Putih benar-benar menjadi gerakan ekonomi rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Satgas Nasional KDMP, Zulkifli Hasan (Zulhas), dalam laporannya menyebutkan bahwa peluncuran kelembagaan koperasi ini merupakan bagian dari gerakan besar membangun ekosistem ekonomi desa yang modern dan berpihak pada rakyat kecil.
“Hari ini kita melahirkan wajah baru koperasi Indonesia: koperasi desa atau kelurahan Merah Putih.
Koperasi yang tidak hanya menjadi wadah produksi dan distribusi, tetapi juga untuk memotong rantai pasok, memberantas tengkulak dan rentenir, pemberdayaan petani, nelayan, serta pelaku ekonomi desa dengan prinsip gotong royong dan kekeluargaan, ekonomi kerakyatan yang berkali-kali disampaikan oleh Bapak Presiden,” ujar Zulhas.
