KALTIMOKE.CO.ID, BONTANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang menggelar Rapat Paripurna ke-2 Masa Sidang III Tahun 2025 di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang, Senin, (5/5/2025).
Rapat tersebut membahas dan menetapkan persetujuan pemindahtanganan barang milik daerah berupa hibah lahan kepada Kantor Wilayah Perusahaan Umum Bulog Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara bersama Wakil Walikota Agus Haris dan 18 Anggota DPRD Kota Bontang.
Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, menegaskan bahwa persetujuan hibah juga harus disertai dengan komitmen dari pihak Bulog untuk segera merealisasikan pembangunan fisik. Kata dia, jika dalam waktu dua tahun tidak ada kegiatan pembangunan, maka hibah itu akan batal secara hukum.
“Selama ini kita sudah beberapa kali memberikan hibah lahan kepada pihak ketiga, tapi banyak yang tidak ditindaklanjuti. Contohnya, pelabuhan Loktuan yang kita hibahkan ke Kementerian Perhubungan pada pemerintahan sebelumnya, sampai sekarang tidak juga dibangun terminal penumpangnya,” ujar Andi Faiz kepada awak media Senin, (5/5/2025).
Legislator Partai Golkar ini juga menekankan bahwa DPRD akan terus melakukan pengawasan dan evaluasi lanjutan agar aset milik daerah tidak disia-siakan dan benar-benar dimanfaatkan sesuai peruntukannya.
“Kami, menginginkan kerja sama yang transparan dan akuntabel antara Pemerintah Kota Bontang dan Bulog,”harapnya.
Faizal menilai kehadiran gudang Bulog di Bontang sangat strategis dalam upaya menjaga stabilitas harga pangan. Menurutnya sebagai lembaga non-profit bulog memiliki peran penting dalam distribusi dan cadangan pangan, terutama dalam menghadapi gejolak harga dan kebutuhan masyarakat.
“Bulog bukan lembaga yang berorientasi pada keuntungan, namun lebih kepada kestabilan harga pasar pangan. Dengan adanya gudang Bulog di Bontang, kita tentu akan sangat diuntungkan dari sisi ketahanan pangan dan distribusi logistik,” tambah Andi Faizal.
Sebelum persetujuan hibah diberikan, DPRD Bontang telah menggelar serangkaian pertemuan dengan pihak Bulog serta Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKPPP) Kota Bontang. Pertemuan tersebut membahas kesiapan teknis dan administratif dari pihak Bulog.
