KALTIMOKE, BONTANG — Anggota Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) DPRD Kota Bontang, Alfin Rausan Fikry menyoroti minimnya anggaran untuk kegiatan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kota Bontang tahun 2026.
Sebagai purna paskibraka, Alfin mengaku merasa prihatin terhadap kondisi Paskibraka saat ini. Ia juga mengaku selalu mengikuti perkembangan kegiatan Paskibraka setiap tahunnya.
“Saya sebagai purna paskibraka ada rasa sedikit kasihan karena itu adik-adik saya. Walaupun saya di Komisi C tidak ada sangkut paut sama Kesbangpol, tapi saya selalu mengikuti urusan paskibraka tiap tahun,” ujarnya Sabtu, (9/5/2026) saat Raker Pansus LKPJ di Ruang Rapat BPKAD Kota Bontang.
Menurutnya, kegiatan Paskibraka merupakan agenda rutin tahunan yang selalu dianggarkan pemerintah daerah. Namun, usulan anggaran yang sebelumnya mencapai Rp2,5 miliar dipangkas Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) saat ada rasionalisasi anggaran awal tahun.
“Awalnya usulan Rp2,5 miliar, kemudian dipangkas jadi Rp750 juta. Akhirnya kesbangpol melakukan pergeseran lagi menjadi Rp1,2 miliar, itu pun masih ngos-ngosan,” katanya.
Alfin menilai anggaran tersebut belum ideal jika dibandingkan dengan kebutuhan para anggota Paskibraka, termasuk perlengkapan, konsumsi, hingga fasilitas penunjang lainnya.
Ia membandingkan fasilitas yang diterimanya saat menjadi anggota Paskibraka beberapa tahun lalu dengan kondisi saat ini. Kala itu, peserta mendapatkan perlengkapan lengkap mulai dari pakaian hingga sepatu.
“Saya dulu dapat lima baju termasuk jaket pas paskibraka, lengkap tiga sepatu termasuk sepatu PDL dan fasilitas lainnya. Sekarang jangan sampai adik-adik ini justru tidak terpenuhi kebutuhannya,” ucapnya.
Ia juga menegaskan bahwa pelaksanaan Paskibraka kini memiliki dasar hukum yang jelas melalui PP Nomor 51 Tahun 2022, sehingga pemerintah daerah wajib mendukung pelaksanaannya melalui APBD.
“Kalau dulu mungkin boleh tidak dilaksanakan, sekarang ini agenda wajib pemerintah daerah. Sudah ada payung hukumnya dan dibiayai APBD,” tegasnya.
Alfin mengingatkan agar persoalan anggaran tidak sampai berdampak pada kebutuhan dasar peserta selama pelatihan.
“Masa iya energinya dikuras tapi makannya ala kadarnya. Jangan sampai ini jadi perbandingan orang tua mereka dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau sampai ada masalah, yang kena pasti Kesbangpol termasuk citra wali kota,” katanya.
Legislator Partai Golkar itu juga menyinggung persoalan perlengkapan Paskibraka yang sempat menjadi sorotan publik pada tahun lalu.
“Kalau bisa Kesbangpol mengusulkan lagi ke Wali kota. Tahun lalu sempat ramai soal sepatu jebol, itu baru sepatu. Bagaimana kalau nanti ada masalah makan atau baju,” tambahnya.
Sementara itu, ditempat yang sama, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Bontang, Deddy Haryanto menyebut pihaknya telah melakukan survei anggaran Paskibraka di sejumlah daerah di Kalimantan Timur.
“Kami sudah survei, rata-rata anggaran paskibraka di Kaltim paling kecil itu Rp2,5 miliar. Kukar Rp3,7 miliar, Paser Rp2,5 miliar, provinsi juga besar. Bontang cuma Rp750 juta,” ujarnya.
Menurutnya, pihak Kesbangpol kemudian melakukan pergeseran anggaran hingga mencapai Rp1,2 miliar demi memenuhi kebutuhan pelaksanaan Paskibraka tahun ini.
