BONTANG, KALTIMOKE — Komisi I dan III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bontang akan melakukan inspeksi mendadak (sidak). Sidak akan dilakukan di PT. Graha Power Kaltim (GPK) Senin pekan depan. Sidak ini guna mengecek kelengkapan izin bekerja di Kota Bontang dan perekrutan karyawan PT. GPK.
Hal ini disampaikan Ketua Komisi I DPRD Bontang, Agus Haris saat memimpin rapat gabungan, bersama Komisi III dan Disnaker Bontang terkait hal tersebut. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Sekretariat DPRD Bontang, Jalan Bessai Berinta, Kelurahan Bontang Lestari, Senin, 26/03/2018.
“Sidak kami lakukan karena permintaan dokumen izin bekerja dan perekrutan karyawan PT. GPK tak kunjung diberikan. Karena itu, kami bersama pemerintah akan turun ke lapangan,” kata Agus.
Agus meminta Pemerintah Kota Bontang memberi sanksi tegas apabila seluruh karyawan Subkontraktor PT. GPK tidak memiliki dokumen pelaporan kepada Disnaker Provinsi. Sanksi tersebut berupa pemberhentian sementara aktivitas karyawan bersangkutan.
“Kalau perlu dipulangkan dulu sembari diurus dokumennya,” tegas Agus.
Agus menjelaskan, pihaknya hanya menginginkan komitmen PT. GPK dan Subkontraktornya untuk lebih memberdayakan warga lokal. Misalnya, jika dibutuhkan karyawan sebanyak 10 orang, 8 di antaranya harus warga Bontang, bukan sebaliknya.
Agus menambahkan, sidak nantinya akan didampingi kepolisian dan Satpol PP untuk membantu keamanan.
“Kita akan bersurat ke Polres dan Satpol PP. Senin pekan depan kita ke lapangan,” katanya. (adv)
