KALTIMOKE, BONTANG – Belanja modal dalam perubahan APBD Kota Bontang 2026 dipangkas hingga Rp84,43 miliar. Penurunan sebesar 15,71 persen tersebut menjadi sorotan Fraksi Amanat Demokrat Bergelora DPRD Kota Bontang karena dinilai berpotensi berdampak terhadap pembangunan infrastruktur.
Sorotan itu disampaikan Muhammad Irfan dalam rapat paripurna DPRD Kota Bontang dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Nota Keuangan Raperda Perubahan APBD 2026, Selasa (8/9/2026).
Irfan meminta Pemerintah Kota Bontang tidak menyebar anggaran belanja modal yang tersisa ke terlalu banyak kegiatan.
Menurutnya, anggaran harus diarahkan pada proyek strategis yang benar-benar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Kami meminta agar belanja modal yang tersisa difokuskan pada penyelesaian proyek-proyek strategis dan produktif yang memiliki dampak langsung bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan pemerintah agar tidak memasukkan proyek yang memiliki risiko tinggi tidak selesai hingga akhir tahun anggaran. Dengan waktu pelaksanaan yang semakin terbatas, ketepatan menentukan prioritas dinilai menjadi kunci agar anggaran tidak berujung sia-sia.
Selain pembangunan baru, Fraksi Amanat Demokrat Bergelora turut meminta pemeliharaan infrastruktur yang sudah ada tetap diperhatikan.
Pengurangan belanja modal, kata dia, jangan sampai membuat fasilitas publik yang telah dibangun justru tidak terawat.
Fraksi juga mendorong penajaman belanja hingga tingkat organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk mengurangi pengeluaran operasional yang kurang produktif seperti perjalanan dinas, rapat, dan kegiatan seremonial.
“Penajaman prioritas harus benar-benar diimplementasikan secara konsisten hingga ke tingkat OPD sehingga tidak terjadi tumpang tindih program dan pemborosan anggaran,” tegasnya.
