KALTIMOKE, BONTANG – Anggota DPRD Bontang, Arfian Arsyad, mendorong pemerintah daerah mengembangkan sistem digital terpadu dalam penyaluran insentif bagi pendidik dan tenaga kependidikan.
Gagasan tersebut muncul setelah DPRD melakukan kunjungan kerja ke DPRD dan Dinas Pendidikan Kota Tangerang untuk mempelajari mekanisme pemberian insentif yang dinilai lebih tertata dan transparan.
Arfian menjelaskan, Kota Tangerang telah menerapkan aplikasi khusus yang mengintegrasikan seluruh proses pendataan calon penerima insentif. Sistem tersebut tidak hanya mencakup guru, tetapi juga tenaga kependidikan, laboran, staf sekolah, hingga penerima insentif dari sektor lain.
“Di Tangerang semuanya sudah terintegrasi dalam satu aplikasi. Pendataannya dimulai dari tingkat RT, RW, hingga sekolah. Bahkan sudah ada tim khusus yang melakukan verifikasi dan pengawasan sehingga penentuan penerima insentif lebih objektif dan tepat sasaran,” ujarnya pada Selasa (28/7/2026).
Menurutnya, sistem tersebut layak menjadi referensi bagi Kota Bontang yang saat ini juga tengah menyiapkan penerapan aplikasi serupa. Dengan sistem digital, proses verifikasi akan lebih mudah, data lebih akurat, serta meminimalkan potensi kesalahan dalam penyaluran insentif.
Arfian mengatakan, pengelolaan aplikasi di Tangerang dilakukan langsung oleh pemerintah daerah melalui organisasi perangkat daerah (OPD), khususnya Dinas Pendidikan, tanpa melibatkan pihak ketiga. Model tersebut dinilai memudahkan pengawasan sekaligus menjaga keamanan data penerima.
“Pengelolaannya tetap oleh pemerintah. Jadi lebih mudah dipantau dan dipertanggungjawabkan. Ini yang menurut kami bisa menjadi contoh untuk diterapkan di Bontang,” katanya.
Ia juga mengungkapkan, berdasarkan hasil studi komparatif tersebut, terdapat perbedaan persyaratan masa pengabdian penerima insentif.
Di Tangerang, calon penerima umumnya telah mengabdi selama dua tahun, sedangkan dalam pembahasan Raperda di Bontang syarat tersebut diarahkan menjadi satu tahun agar lebih banyak pendidik yang dapat merasakan manfaat program.
Meski demikian, Arfian menilai perbedaan tersebut bukan persoalan utama. Yang lebih penting adalah membangun sistem pendataan yang kuat agar penyaluran insentif berlangsung adil, transparan, dan tepat sasaran.
“Harapan kami, ketika program ini berjalan, seluruh data penerima sudah terintegrasi dengan baik sehingga proses penyaluran insentif benar-benar efektif dan akuntabel,” Ujarnya.
